Lhokseumawe - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mendorong optimalisasi pelaporan kegiatan Pos Bantuan Hukum Desa/Gampong (Posbankumdes) di Kota Lhokseumawe. Meski Posbankumdes telah terbentuk di seluruh gampong, laporan kegiatan yang masuk masih tergolong minim.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan pelaporan Posbankumdes yang digelar pada Kamis (12/3/2026) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dan dilanjutkan di Aula Kantor Camat Banda Sakti.

Tim Kanwil Kementerian Hukum Aceh terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, Plt Asisten I, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe.

Dalam pertemuan itu dibahas langkah strategis untuk meningkatkan pelaporan kegiatan Posbankumdes, termasuk kesiapan kelembagaan di tingkat gampong, dukungan pemerintah daerah, serta pentingnya dokumentasi kegiatan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe menyambut baik program Posbankumdes karena dinilai dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa serta membantu penyelesaian persoalan hukum secara cepat dan efektif.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembinaan dan pendampingan di Aula Kantor Camat Banda Sakti yang diikuti para keuchik, aparatur gampong, serta pengelola Posbankumdes di wilayah Kecamatan Banda Sakti.

Dalam sambutannya, Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mengapresiasi dukungan pemerintah kota Lhokseumawe dan aparatur gampong dalam pelaksanaan program Posbankumdes.

Ia menilai keberadaan Posbankumdes sejalan dengan mekanisme peradilan adat gampong yang telah lama berkembang di Aceh. Lebih lanjut disampaikan bahwa Peradilan Adat Gampong telah diafirmasi sebagai bentuk lokal dan fungsional Posbankumdes di Aceh. Sinergi keduanya sangat strategis dalam memperkuat akses keadilan serta menyelesaikan persoalan hukum masyarakat secara cepat dan berbasis kearifan lokal.

Sementara itu, M. Ardiningrat Hidayat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Aceh memaparkan penguatan kelembagaan Posbankumdes.

Menurutnya, Posbankumdes merupakan bagian dari program akses terhadap keadilan (access to justice) yang memberikan layanan konsultasi hukum, informasi hukum, hingga pendampingan hukum awal kepada masyarakat di tingkat desa atau gampong.

Ia juga menekankan pentingnya pelaporan kegiatan Posbankumdes secara berkala sebagai bagian dari akuntabilitas program.

“Administrasi dan dokumentasi kegiatan sangat penting untuk mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan Posbankumdes agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di Kota Lhokseumawe sendiri, Posbankumdes telah terbentuk di seluruh 68 gampong. Namun, hingga saat ini baru terdapat 15 laporan kegiatan yang diterima, seluruhnya berasal dari gampong di wilayah Kecamatan Banda Sakti.

Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya dorongan dan pembinaan lanjutan agar seluruh gampong yang telah memiliki Posbankumdes dapat aktif menjalankan layanan serta menyampaikan laporan kegiatan secara tertib.

Dalam sesi diskusi, sejumlah keuchik menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, di antaranya belum optimalnya dokumentasi penyelesaian perkara di tingkat gampong serta belum adanya insentif khusus bagi petugas paralegal Posbankumdes.

Menanggapi hal itu, Kanwil Kementerian Hukum Aceh menegaskan pentingnya penguatan administrasi dan dokumentasi setiap penyelesaian masalah hukum di tingkat gampong agar dapat tercatat sebagai bagian dari data pelaksanaan Posbankumdes.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut, termasuk melalui penguatan peran paralegal desa atau gampong.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menggencarkan pendirian perseroan perorangan kepada mahasiswa dan pelaku usaha dalam kuliah tamu di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah tersebut dihadiri dosen, mahasiswa, serta pelaku usaha yang ingin memahami cara melegalkan usaha mereka melalui badan hukum.

Purwandani H. Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Aceh menjelaskan bahwa perseroan perorangan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat ekosistem usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

“Perseroan perorangan memberi kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki badan hukum tanpa prosedur yang rumit,” ujarnya dalam pemaparan materi.

Selain sosialisasi, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Kantor Wilayah Kemenkum Aceh dan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah sebagai langkah memperluas edukasi hukum kepada kalangan akademisi dan pelaku usaha.

Setelah itu, Hendri Rahman, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum memaparkan secara teknis proses pendirian perseroan perorangan, mulai dari syarat pendaftaran, manfaat legalitas usaha, hingga prosedur layanan yang dapat diakses melalui Kantor Wilayah Kemenkum Aceh.

Diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menanyakan alasan pemerintah menghadirkan skema perseroan perorangan, hingga bagaimana status legalitas usaha setelah didaftarkan.

Melalui kegiatan tersebut, Kemenkum Aceh tidak hanya memberikan sosialisasi, tetapi juga langsung memfasilitasi peserta yang ingin mendaftarkan usahanya. Hasilnya, dua pelaku usaha langsung melakukan pendaftaran perseroan perorangan.

Beberapa peserta lain juga menyatakan ketertarikan untuk melegalkan usaha mereka dan berencana melakukan konsultasi lanjutan di Kantor Wilayah Kemenkum Aceh.

Kemenkum Aceh berharap sosialisasi semacam ini dapat mendorong semakin banyak pelaku usaha yang berani naik kelas dengan memiliki badan hukum yang sah. Selain meningkatkan kepastian hukum, legalitas usaha juga dinilai membuka peluang akses pembiayaan dan pengembangan usaha yang lebih luas.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menggelar sosialisasi layanan fidusia bertajuk Pemahaman Jaminan Fidusia dalam Praktik Hukum dan Pembiayaan di Provinsi Aceh di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh, Selasa (10/3/2026).

Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan, Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh.

Para narasumber memberikan pemaparan mengenai aspek hukum, administrasi, serta praktik implementasi jaminan fidusia dalam sistem pembiayaan.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bagi para pihak terkait untuk memperdalam pemahaman tentang proses pendaftaran, pengelolaan, serta tanggung jawab hukum dalam layanan fidusia.

Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya akurasi administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam pelayanan fidusia.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Purwandani, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas para pihak terkait dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya terkait jaminan fidusia yang banyak digunakan dalam praktik pembiayaan.

“Melalui kegiatan ini kami berharap para notaris memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai jaminan fidusia, baik dari sisi regulasi maupun praktiknya di lapangan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kepastian hukum,” kata Purwandani.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan para notaris menjadi faktor penting dalam memastikan layanan fidusia berjalan efektif dan transparan.

Dengan pemahaman yang sama mengenai prosedur dan ketentuan hukum, proses pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia diharapkan dapat berlangsung lebih tertib.

Purwandani juga menekankan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kemenkum Aceh dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi hukum kepada masyarakat, sekaligus memperkuat peran notaris sebagai mitra strategis dalam sistem pelayanan hukum dan pembiayaan di daerah.

Aceh Besar - Kantor Wilayah Kemenkum Aceh tengah mematangkan dua rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Aceh Besar yang mengatur tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Besar, mulai dari mekanisme rekrutmen sumber daya manusia hingga penetapan tarif pelayanan kesehatan.

Proses pematangan regulasi tersebut dilakukan melalui rapat harmonisasi yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Aceh di Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Senin (9/3/2026).

Rapat ini melibatkan unsur Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar, Direktur RSUD Aceh Besar beserta jajaran, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Besar. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Aceh, Nurdani, dalam rapat harmonisasi tersebut menekankan bahwa penyusunan regulasi daerah perlu diselaraskan dengan kerangka hukum nasional agar dapat diterapkan secara efektif.

Menurut dia, proses harmonisasi bertujuan memastikan rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sekaligus memiliki kepastian hukum dalam implementasinya.

“Regulasi daerah harus disusun secara selaras, baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun secara horizontal dengan kebijakan sektor terkait,” ujar Nurdani.

Dua rancangan regulasi yang dibahas memiliki cakupan penting dalam tata kelola RSUD Aceh Besar yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Mengatur rekrutmen tenaga kesehatan Raperbup pertama mengatur pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BLUD RSUD Aceh Besar. Regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi pengelolaan pegawai rumah sakit yang lebih profesional dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dalam rancangan tersebut, pegawai di lingkungan BLUD diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni pegawai tetap, pegawai kontrak, dan tenaga profesional.

Selain pengelolaan SDM, rancangan regulasi kedua mengatur tentang tarif pelayanan di RSUD Aceh Besar. Dalam rancangan tersebut, tarif layanan disusun berdasarkan dua komponen utama, yakni jasa sarana yang mencakup penggunaan fasilitas rumah sakit serta jasa pelayanan yang berkaitan dengan imbalan tenaga medis.

Perhitungan tarif dilakukan dengan pendekatan unit cost untuk memastikan besaran biaya layanan mencerminkan kebutuhan operasional rumah sakit sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Rancangan regulasi ini juga memberikan kewenangan kepada direktur RSUD untuk menetapkan tarif layanan sementara bagi jenis layanan baru. Ketentuan ini berlaku paling lama enam bulan sebelum tarif tersebut ditetapkan secara permanen melalui Peraturan Bupati.

Di sisi lain, regulasi tersebut juga mengakomodasi aspek sosial dengan membuka ruang pemberian keringanan tarif hingga 20 persen bagi pasien tertentu. Bahkan, dalam kondisi darurat atau bencana, pasien tidak mampu dapat memperoleh pelayanan tanpa dipungut biaya.

Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum Aceh menyatakan kedua rancangan regulasi tersebut telah melalui proses harmonisasi dan dinilai selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diminta melakukan penyempurnaan redaksional sebelum rancangan peraturan tersebut diajukan kepada Bupati Aceh Besar untuk ditetapkan.

Proses harmonisasi ini sekaligus menunjukkan peran Kanwil Kemenkum Aceh dalam mengawal kualitas produk hukum daerah agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kaidah hukum, tetapi juga mampu mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.

Banda Aceh - Sebanyak 24 notaris di Provinsi Aceh resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh, Meurah Budiman. Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh, Selasa (10/3/2026)

Kakanwil Meurah Budiman dalam sambutannya mengingatkan para notaris yang baru dilantik untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara profesional dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

"Jabatan notaris adalah jabatan yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan pelayanan hukum kepada masyarakat. Karena itu, jagalah wibawa jabatan ini dengan baik," ujar Meurah.

Selain itu, ia juga mengingatkan para notaris yang baru dilantik agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, mengingat setiap akta yang dibuat memiliki konsekuensi hukum yang besar.

Ia juga mendorong para notaris untuk aktif melakukan konsultasi dengan notaris senior guna menambah pengalaman dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di akhir sambutannya, Meurah Budiman menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh notaris yang telah dilantik, serta berharap para notaris dapat menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.