Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh bersama Majelis Adat Aceh (MAA) sepakat menyinergikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dengan peradilan adat gampong.

Komitmen ini tercetus dalam pertemuan Kepala Sekretariat MAA di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Aceh, Rabu (15/4/2026).

Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menyatakan bahwa sinergi ini bertujuan untuk memperkuat penyelesaian perkara di tingkat lokal. Hal ini dilakukan agar sengketa warga tidak selalu berujung pada proses peradilan formal.

Disamping itu, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses keadilan access to justice hingga ke tingkat desa.

Melalui kerja sama ini, Posbankum yang berada di garda terdepan layanan hukum tingkat gampong akan bersinergi dengan perangkat adat untuk menyelesaikan masalah hukum secara efektif dan efisien.

"Kami menginginkan adanya harmonisasi antara sistem hukum nasional dan nilai adat Aceh agar layanan hukum di tingkat gampong lebih adaptif dan responsif," ujar Meurah.

Selain berfungsi sebagai pusat konsultasi, Posbankum akan digunakan untuk memperkuat kapasitas paralegal dan perangkat adat. Hal ini krusial agar putusan atau mediasi di tingkat gampong tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sekretariat MAA, Muhammad Junaidi, menegaskan komitmennya untuk memastikan lembaga adat berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Menurutnya, koordinasi pelaporan layanan hukum antara lembaga peradilan adat dan Posbankum akan diperkuat melalui kerja sama formal.

Sebagai langkah konkret, kedua belah pihak akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan ini diharapkan menjadi payung hukum bagi program penguatan kapasitas paralegal Posbankum serta aparatur adat, sekaligus mengukuhkan posisi peradilan adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat Aceh.

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh terus memacu legalitas usaha mikro dan kecil (UMK) di Aceh melalui workshop bertajuk "Naik Level!! Membangun Kredibilitas Bisnis dengan Perseroan Perorangan" di BSI UMKM Center Aceh, Selasa (14/6/2026).

Kegiatan ini membidik para pelaku usaha binaan BSI untuk segera memformalkan entitas bisnis mereka. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Aceh, Purwandani Harum Pinilihan, menegaskan bahwa kepemilikan status badan hukum bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan benteng perlindungan bagi pengusaha kecil.

"Kami ingin mengubah paradigma bahwa mengurus badan hukum itu rumit. Dengan Perseroan Perorangan, pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan menjadi jelas. Ini adalah karpet merah bagi UMK untuk mengakses pembiayaan perbankan dan memperluas jejaring pasar tanpa rasa cemas," ujar Purwandani.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan AHU Aceh, Hendri Rahman, menyoroti aspek teknis kemudahan yang kini ditawarkan oleh negara. Menurutnya, hambatan birokrasi telah dipangkas sedemikian rupa melalui sistem digital.

"Target kami hari ini adalah eksekusi. Kami membawa tim langsung ke lapangan agar pelaku usaha tidak lagi bingung di depan layar. Jika ada kendala sistem terkait penerbitan sertifikat, kami pasang badan untuk melakukan tindak lanjut di kantor wilayah hingga dokumen berada di tangan mereka," ucap Hendri Rahman.

Acara yang dikemas dalam bentuk diskusi interaktif ini memungkinkan para pelaku usaha berkonsultasi langsung mengenai berbagai persoalan legalitas. Tak sekadar teori, jajaran AHU Aceh bersama tim BSI melakukan pendampingan step-by-step melalui portal layanan.ahu.go.id hingga sertifikat pendirian diterbitkan.

Upaya jemput bola ini membuahkan hasil instan. Sebanyak 20 pelaku usaha UMK berhasil mencatatkan badan hukum perseroan perorangan mereka hanya dalam kurun waktu satu hari. Angka ini dipandang sebagai sinyal positif meningkatnya kesadaran hukum di kalangan pengusaha lokal.

Langkah kolaboratif antara Kementerian Hukum dan BSI ini diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Dengan status badan hukum yang jelas, UMK Aceh diharapkan tidak lagi sekadar bertahan hidup, namun benar-benar 'naik level' dalam peta persaingan bisnis nasional.

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh mendorong Pemerintah Aceh segera menerbitkan regulasi pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) daerah. Ketiadaan payung hukum membuat karya seni legendaris seperti ‘Bungoeng Jeumpa’ hingga ‘Hymne Aceh’ kini berada dalam posisi rawan diklaim pihak asing atau dikomersialkan tanpa kompensasi bagi daerah.

Urgensi regulasi ini menjadi poin utama dalam pertemuan antara Kepala Kanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Dedy Yuswadi, di Banda Aceh, Selasa, (14/6/2026).

Meurah menegaskan bahwa tanpa regulasi yang spesifik, pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak ekonomi atas karya-karya tradisional yang digunakan pihak luar.

"Tanpa payung hukum yang kuat, karya seni daerah kita sangat rawan digunakan pihak lain tanpa atribusi. Ini bukan sekadar soal pengakuan identitas, tetapi soal kehilangan potensi pembagian manfaat (benefit sharing) saat karya tersebut dikomersialkan secara luas," ujar Meurah Budiman.

Selama ini, terdapat kekeliruan persepsi di publik maupun birokrasi mengenai status Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Aceh, Purwandani Harum Pinilihan, menjelaskan bahwa status WBTB hanya bersifat pengakuan atas praktik pelestarian, bukan instrumen hukum untuk pelindungan komersial.

Sejumlah mahakarya Aceh yang masuk dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) seperti Lôn Sayang, Jambo-jambo, hingga Piso Surit tercatat belum terdaftar secara resmi di Pusat Data KI Komunal.

"Pendaftaran KI bertujuan untuk pelindungan hak olah pikir dan komersialisasi. Tanpa ini, daerah dirugikan secara finansial karena tidak ada dasar hukum untuk penarikan royalti atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegas Purwandani.

Namun, upaya pengamanan aset budaya ini terbentur masalah anggaran. Kadisbudpar Aceh, Dedy Yuswadi, mengungkapkan terdapat lebih dari 200 aset budaya yang direkomendasikan untuk didaftarkan. Besarnya biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaftaran massal ini diakui melampaui kapasitas anggaran dinas saat ini.

Sebagai jalan keluar, Disbudpar berencana menggandeng Dinas Koperasi serta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk merumuskan regulasi daerah terkait pelindungan KI. Langkah ini juga dibarengi dengan lobi kepada pemerintah pusat agar memberikan relaksasi atau keringanan biaya PNBP bagi pendaftaran aset komunal milik daerah.

Pemerintah Aceh kini berpacu dengan waktu. Jika regulasi ini terus tertunda, mahakarya seni Aceh akan tetap menjadi "barang tak bertuan" di pasar industri kreatif global yang legal untuk dieksploitasi siapa saja tanpa memberikan kontribusi sepeser pun bagi daerah asalnya.

Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh, Meurah Budiman, memantau pelaksanaan Uji Kompetensi (Ukom) perpindahan jabatan bagi pegawai, Selasa (14/4/2026). Ujian ini ditujukan untuk mengisi jabatan fungsional Analis Sumber Daya Manusia (SDM) dan Analis Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan Kemenkum Aceh.

Dalam peninjauan tersebut, Kakanwil turut didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), Arabi. Meurah menegaskan bahwa peninjauan ini dilakukan guna memastikan seleksi berjalan lancar, transparan, dan menghasilkan aparatur yang benar-benar kompeten.

"Uji kompetensi ini sangat penting untuk menyaring pegawai yang tepat. Kita membutuhkan Analis SDM dan Analis KI yang tidak hanya paham administrasi, tetapi juga responsif dan menguasai dinamika di lapangan," ujar Meurah Budiman.

Secara khusus, Kakanwil Meurah menyoroti peran strategis Analis Kekayaan Intelektual (KI) di Provinsi Aceh. Menurutnya, Aceh memiliki kekayaan intelektual, indikasi geografis, dan kekayaan komunal yang sangat besar dan membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal.

"Potensi daerah kita seperti Kopi Gayo, nilam, hingga berbagai motif tradisional adalah aset berharga milik masyarakat. Analis KI kita harus tanggap dan gesit bekerja agar aset-aset ini terlindungi dan tidak diklaim oleh pihak lain," tegasnya.

Sementara itu, untuk posisi Analis SDM, diharapkan lahir figur-figur yang mampu menciptakan inovasi dalam tata kelola kepegawaian internal agar kinerja Kemenkum Aceh semakin optimal.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Aceh menggelar sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmagan) Banda Aceh. Kegiatan ini berlangsung hari ini, Sabtu (11/4/2026), di Aula Bangsal Garuda, Banda Aceh.

Sosialisasi ini berfokus pada dua layanan yang sangat dekat dengan anak muda, yakni Perseroan Perorangan dan Apostille. Kepala Bidang AHU Kanwil Kemenkum Aceh, Hendri Rahman, hadir langsung memberikan paparan teknis kepada para mahasiswa.

Hendri menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan adalah badan hukum yang dirancang untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Mahasiswa dapat mendirikan perusahaan atas nama sendiri tanpa perlu akta notaris.

"Pendaftarannya cukup dilakukan secara online dengan biaya PNBP sebesar Rp 50.000. Ini memberikan kepastian hukum bagi usaha yang dirintis mahasiswa karena kekayaan pribadi terpisah dari kekayaan perusahaan," ujar Hendri Rahman.

Terkait layanan Apostille, Hendri menyebutkan bahwa layanan ini memangkas birokrasi legalisasi dokumen untuk kebutuhan di luar negeri, seperti ijazah untuk beasiswa. Saat ini, dokumen yang telah mendapatkan sertifikat Apostille dari Kemenkum otomatis diakui di 120 negara lebih tanpa perlu lagi verifikasi ke Kedutaan Besar.

Secara terpisah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwandani, menegaskan pentingnya mahasiswa memahami regulasi ini sejak dini agar mampu bersaing di era digital.

"Kami ingin mahasiswa Nagan Raya tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku ekonomi yang sadar hukum. Dengan Perseroan Perorangan, legalitas usaha menjadi lebih mudah, dan dengan Apostille, urusan dokumen internasional menjadi lebih cepat dan efisien," kata Purwandani.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah pendaftar Perseroan Perorangan di Aceh serta memudahkan akses informasi layanan publik bagi para mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.