Banda Aceh - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh, M. Ardiningrat Hidayat berharap agar produk hukum daerah tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal, tetapi benar-benar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal itu disampaikannya saat menerima konsultasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait penyusunan rancangan qanun dan peraturan bupati. Ardiningrat mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang melakukan konsultasi sejak tahap awal penyusunan regulasi.

Menurutnya, penyamaan konsepsi sejak dini menjadi kunci untuk menjaga kualitas substansi dan keberlakuan produk hukum daerah.

“Harmonisasi bertujuan memastikan regulasi daerah memiliki dasar hukum yang kuat, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Konsultasi tersebut berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Aceh dan difasilitasi oleh Tim Kerja Harmonisasi 1. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Direktur RSUD Aceh Besar, serta tim Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ardiningrat menambahkan, proses harmonisasi juga berkaitan erat dengan pemenuhan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Kepatuhan terhadap indikator IRH dinilai mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola hukum yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Aceh turut mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Nomor 100.2.2.6/4967/OTDA/2025. Kerja sama ini menjadi landasan penguatan sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan fungsi harmonisasi produk hukum daerah.

Direktur RSUD Aceh Besar, dr. Bunaiya, mengatakan konsultasi tersebut penting untuk mempercepat penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beserta peraturan turunannya. Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang lebih tertib serta mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkungan RSUD.

Koordinasi Kanwil Kemenkum Aceh dengan Pemkab Aceh Besar selama ini telah berjalan dengan baik dan diharapkan semakin diperkuat. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan berpihak pada kepentingan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Kegiatan konsultasi ditutup dengan penegasan pentingnya komunikasi dan diskusi berkelanjutan antara tim pemrakarsa dan perancang peraturan. Langkah ini dipandang strategis untuk memastikan substansi aturan telah matang sebelum memasuki tahapan harmonisasi secara formal.

Banda Aceh – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abulyatama diajak melihat langsung bagaimana layanan hukum bekerja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh membuka ruang berbagi pengetahuan akademik dan praktik kelembagaan dalam sebuah sharing session yang digelar di Aula Bangsal Garuda, Senin (2/2/2026) pagi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menegaskan bahwa kantor wilayah bukan sekadar perpanjangan tangan pusat, melainkan aktor penting dalam pembangunan hukum dan ekonomi daerah. Menurutnya, mahasiswa hukum perlu memahami bagaimana regulasi dan layanan hukum dijalankan secara nyata di tingkat wilayah.

“Di kantor wilayah, kebijakan hukum itu diimplementasikan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari pembentukan peraturan sampai layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum yang berdampak pada ekonomi daerah,” kata Meurah Budiman.

Ia menyebut keterlibatan perguruan tinggi menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem hukum yang berkelanjutan. Mahasiswa, katanya, perlu dikenalkan sejak dini pada praktik hukum agar tidak terjebak pada pendekatan teoritis semata.

Rektor Universitas Abulyatama, R. Agung Efryo Hadi, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menilai kerja sama dengan Kemenkum Aceh memberikan pengalaman belajar yang tidak selalu diperoleh di bangku kuliah.

“Ini bukan hanya menambah wawasan mahasiswa, tetapi juga memperkaya proses akademik. Mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana hukum dirancang, dilaksanakan, dan diuji dalam praktik,” ujar Agung.

Dalam kegiatan itu, mahasiswa mendapatkan paparan materi dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual. Materi disampaikan dengan pendekatan praktis dan disertai contoh kasus di lapangan.

Diskusi berlangsung dinamis. Mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan seputar pembentukan regulasi hingga layanan hukum yang dikelola Kemenkum Aceh, menandai tingginya minat generasi muda untuk memahami hukum sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar pasal di atas kertas.

Lhokseumawe - Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis desa terus didorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh melalui penguatan merek kolektif Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Skema ini dinilai mampu menjadi wadah bersama bagi pelaku usaha desa dalam membangun identitas produk sekaligus meningkatkan daya saing UMKM lokal.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, mengatakan Kopdes Merah Putih memiliki peran strategis sebagai jembatan lahirnya merek kolektif yang merepresentasikan produk unggulan desa.

Dengan merek kolektif, produk-produk masyarakat dapat dipasarkan dengan identitas yang kuat dan terlindungi secara hukum.

“Kopdes Merah Putih kita dorong menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha desa, tempat lahirnya merek kolektif yang memberi nilai tambah dan perlindungan hukum bagi produk lokal,” kata Meurah Budiman, Jumat (30/1/2026) di Kantor Walikota Lhokseumawe.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Lhokseumawe yang dihadiri oleh Asisten 1 Setdako Lhokseumawe,Maxalmina dan perwakilan DPMG Lhokseumawe.

Meurah menegaskan, Kemenkum Aceh siap memberikan pendampingan penuh terkait pendaftaran merek kolektif. Pendampingan tersebut akan dibarengi dengan kegiatan sosialisasi agar masyarakat desa memahami manfaat, mekanisme, dan pentingnya perlindungan merek sejak awal.

“Bukan hanya soal mendaftarkan merek, tetapi bagaimana masyarakat memahami bahwa merek adalah aset. Karena itu, pendampingan dan sosialisasi akan terus kami lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Purwandani H. Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menambahkan bahwa pihaknya juga akan mengupayakan percepatan pengurusan administrasi sebagai bentuk dukungan nyata kepada Kopdes Merah Putih dan pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan agar proses pendaftaran merek dapat berjalan efektif dan efisien.

“Kami akan memastikan seluruh dokumen administrasi dipersiapkan dengan baik sebelum pendaftaran, sehingga potensi penolakan merek dapat ditekan semaksimal mungkin,” jelasnya.

Melalui penguatan merek kolektif Kopdes Merah Putih, Kemenkum Aceh berharap ekonomi kerakyatan di tingkat gampong dapat tumbuh lebih kuat, terstruktur, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi produk-produk unggulan daerah.

Lhokseumawe - Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe menuntaskan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) 100 persen di seluruh gampong.

Atas capaian tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh memberikan piagam penghargaan sekaligus mendorong agar Posbankumdes benar-benar aktif dan dimanfaatkan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh kepada Walikota Lhokseumawe yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Maxalmina, Jumat (30/1/2026).

Meurah Budiman menegaskan, pembentukan Posbankumdes tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi semata, tetapi harus diiringi dengan penguatan fungsi layanan hukum di tingkat desa.

“Lhokseumawe sudah tuntas 100 persen. Selanjutnya yang terpenting, Posbankumdes ini harus hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Kakanwil Kemenkum Aceh.

Menurutnya, Posbankumdes berperan sebagai pintu masuk layanan hukum di desa, mulai dari konsultasi hukum, edukasi hukum, hingga pendampingan awal bagi warga yang menghadapi persoalan hukum.

Ia menilai keberhasilan Pemkot Lhokseumawe mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program Kemenkum Aceh untuk memperluas akses keadilan hingga ke tingkat gampong.

Kakanwil juga menekankan bahwa keberadaan Posbankumdes sejalan dengan karakteristik Aceh yang mengedepankan penyelesaian persoalan berbasis musyawarah dan kearifan lokal di tingkat desa.

“Kami berharap Posbankumdes bisa menjadi rujukan masyarakat sebelum persoalan hukum berkembang lebih jauh,” ujarnya.

Kemenkum Aceh, lanjutnya, akan terus mendorong kabupaten dan kota lain di Aceh untuk mempercepat pembentukan sekaligus mengaktifkan Posbankumdes agar layanan bantuan hukum semakin merata.

Pemkot Lhokseumawe sendiri dinilai berhasil membangun sinergi dengan Kemenkum Aceh dalam memastikan Posbankumdes tidak hanya terbentuk secara menyeluruh, tetapi juga siap dijalankan sebagai bagian dari pelayanan publik di tingkat desa.

Aceh Tamiang - Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memberikan piagam penghargaan kepada Kementerian Hukum atas dukungan dan partisipasinya dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas keterlibatan aktif Kemenkum dalam membantu masyarakat Aceh Tamiang yang terdampak banjir.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, dalam sebuah kegiatan resmi di Aceh Tamiang.

Penyerahan dilakukan secara simbolis sebagai wujud sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan bencana.

Bupati Armia Pahmi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kemenkum yang dinilai sigap hadir membantu masyarakat sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan. Menurutnya, kehadiran Kemenkum memberi dampak nyata bagi warga yang terdampak banjir.

“Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum, khususnya Kanwil Kemenkum Aceh, atas kepedulian dan peran aktifnya dalam membantu penanganan bencana banjir di Aceh Tamiang,” ujar Armia.

Dukungan Kemenkum tersebut diwujudkan melalui program Kemenkum Peduli, yang menyalurkan berbagai bantuan kepada warga terdampak bencana. Bantuan itu mencakup kebutuhan dasar masyarakat sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Tak hanya bantuan logistik, Kemenkum juga mengerahkan ratusan taruna dari Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) untuk melaksanakan bakti sosial. Para taruna terlibat langsung dalam kegiatan pembersihan objek vital serta rumah-rumah warga yang terdampak banjir di sejumlah lokasi.

Piagam penghargaan tersebut diberikan Bupati Aceh Tamiang untuk Menteri Hukum, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Kepala BPSDM Hukum, Kakanwil Kemenkum Aceh, serta Taruna dan Pembina Poltekpin.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Aceh Meurah Budiman menegaskan bahwa keterlibatan Kemenkum merupakan bentuk komitmen institusinya untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkontribusi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, khususnya saat menghadapi musibah dan kondisi darurat,” kata Meurah Budiman.