Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh memperkuat pelaporan penanganan perkara Peradilan Adat Gampong melalui penguatan koordinasi dengan Majelis Adat Aceh (MAA). Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan layanan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) di seluruh wilayah Aceh.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam pertemuan Kanwil Kemenkum Aceh dengan MAA yang berlangsung di Ruang Rapat Ketua MAA Provinsi Aceh, Senin (9/2/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pelaporan layanan Posbankumdes yang berbasis peradilan adat gampong.

Ketua MAA, Prof. Yusri Yusuf menyampaikan bahwa MAA secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian sengketa oleh Majelis Peradilan Adat Gampong di 23 kabupaten/kota.

Setiap tahun, lebih dari 500 perkara ditangani, meliputi antara lain sengketa rumah tangga, pewarisan, pencurian ringan, sengketa laut dan pasar, hingga sengketa lahan dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Menanggapi hal tersebut, M. Ardiningrat Hidayat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan bahwa implementasi Posbankumdes di Aceh telah mencapai 100 persen di seluruh kabupaten/kota melalui afirmasi Peradilan Adat Gampong sebagai bentuk Posbankumdes di Aceh.

“Dalam empat bulan terakhir, tercatat 32 layanan telah ditangani. Dukungan MAA sangat penting dalam memperkuat peran peradilan adat gampong sebagai Posbankumdes di Aceh,” ujarnya.

Ia menambahkan, potensi sengketa lahan pascabencana banjir dan longsor perlu menjadi perhatian bersama karena berisiko meningkatkan konflik di tingkat gampong akibat hilangnya batas dan tanda lokasi.

Melalui pertemuan ini, Kanwil Kemenkum Aceh dan MAA sepakat memperkuat koordinasi dan mendorong aparatur gampong agar aktif melaporkan setiap layanan dan penyelesaian perkara, termasuk layanan konsultasi hukum dan rujukan advokat.

Pembahasan difokuskan pada konsistensi pelaporan dan penguatan peran kelembagaan peradilan adat gampong. MAA juga menyampaikan data rekapitulasi penanganan perkara oleh peradilan adat gampong hasil monitoring dan evaluasi serta Pedoman Majelis Peradilan Adat di Aceh sebagai bahan penguatan ke depan.

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menyerahkan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 kepada Komisi Informasi Aceh.

Penyerahan laporan diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Aceh, Arabi, kepada Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh, Sabri, pada Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini turut disaksikan dan didampingi oleh sejumlah anggota komisioner Komisi Informasi Aceh.

Arabi mengatakan, penyerahan laporan PPID ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Aceh dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.

“Ini adalah komitmen kami untuk terus konsisten menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. PPID menjadi instrumen penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi yang akurat, cepat, dan bertanggung jawab,” kata Arabi.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Aceh secara berkelanjutan melakukan pembenahan tata kelola layanan informasi, mulai dari penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas SDM, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

“Ke depan, kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, termasuk memperkuat koordinasi internal dan eksternal, agar layanan informasi publik semakin mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh, Sabri, mengapresiasi langkah Kanwil Kemenkum Aceh yang telah menyerahkan laporan PPID secara tepat waktu. Ia menilai hal tersebut menunjukkan keseriusan badan publik dalam mendukung keterbukaan informasi di Aceh.

Menurut Sabri, laporan PPID menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kepatuhan badan publik terhadap regulasi keterbukaan informasi.

“Kami berharap komitmen ini terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga pelayanan informasi publik semakin berkualitas,” katanya.

Komisi Informasi Aceh menegaskan akan terus mendorong badan publik, termasuk instansi vertikal, untuk konsisten melaporkan dan meningkatkan kinerja PPID sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh ikut secara virtual Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jumat (6/2/2025).

Hadir Kakanwil Kemenkum Aceh Meurah Budiman, Kadiv Pelayanan Hukum Purwandani H. Pinilihan, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum M. Ardiningrat Hidayat.

Entry meeting ini menjadi pintu awal pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan berlangsung dari Graha Pengayoman dan disiarkan secara daring.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam sambutannya menegaskan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2025.

Yusril menekankan, capaian WTP harus ditopang kepatuhan pada Standar Akuntansi Pemerintahan, aturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta keterbukaan laporan keuangan. Menurutnya, perubahan struktur kabinet tidak boleh mengganggu akuntabilitas keuangan dan pengelolaan BMN.

Pimpinan BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyebut pengelolaan keuangan negara tak cukup hanya patuh aturan. Ia mendorong pendekatan keberlanjutan melalui tata kelola yang kuat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

BPK RI juga meminta satuan kerja bersikap responsif dalam penyediaan data dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Komunikasi yang terbuka dinilai krusial agar proses audit berjalan efektif.

Entry meeting ditutup dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan BPK RI. Pemeriksaan ini diharapkan memperkuat tata kelola keuangan dan menjaga akuntabilitas di seluruh kementerian yang diperiksa.

Banda Aceh - Kebijakan publik yang berkualitas harus berbasis bukti, konsisten, partisipatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Analis kebijakan dituntut mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam program yang memberi manfaat nyata.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum RI Andry Indrady dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum, Jumat (6/2/2026).

Sosialisasi digelar secara luring dan daring, diikuti para sekretaris unit utama, kepala kantor wilayah, kepala divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, serta tim kerja BSK Hukum.

Dari Kanwil Kemenkum Aceh, kegiatan ini diikuti Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Muhammad Ardiningrat Hidayat.

Andry menegaskan, kebijakan publik melibatkan dua ekosistem besar, yakni politik dan administrasi. Kualitas kebijakan ditentukan oleh proses perumusan yang baik.

“Ada empat parameter kebijakan publik yang berkualitas, yakni berbasis bukti, konsisten dan koheren, partisipatif dan inklusif, serta berbasis outcome,” kata Andry.

Ia menyebut BSK Hukum berperan sebagai koordinator tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi kepada Menteri, hingga pengelolaan repositori kebijakan.

Akademisi sekaligus Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Republik Indonesia (MAKPI) Dr. Riant Nugroho menilai keunggulan suatu negara dan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan publik.

“Kebijakan publik adalah kunci birokrasi yang berhasil,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan BSK Hukum Yuditia Nurimaniar menjelaskan Permenkum Nomor 51 Tahun 2025 diterbitkan untuk menggantikan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022 yang dinilai tidak lagi relevan.

“Permenkum ini menyatukan proses kebijakan publik, memperkuat prinsip berbasis bukti, serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan hukum,” jelas Yuditia.

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menegaskan komitmen memperkuat peradilan adat gampong sebagai Pos Bantuan Hukum Desa/Gampong (Posbankumdes). Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas akses keadilan hingga tingkat Gampong dengan tetap menjaga kekhususan Aceh.

Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Tindak Lanjut Afirmasi Peradilan Adat Gampong sebagai Posbankumdes yang digelar di Aula Bangsal Garuda, Kamis (5/2/2026). Pembahasan tersebut berlangsung secara luring dan daring dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman mengapresiasi capaian sejumlah daerah yang telah menuntaskan pembentukan Posbankumdes secara menyeluruh. Ia menyebut penguatan peradilan adat menjadi kunci layanan hukum yang dekat dengan masyarakat di Aceh.

“Kami mengapresiasi Aceh Jaya, Aceh Tamiang, dan Lhokseumawe yang merupakan 3 Kab/Kota tercepat mencapai 100 persen pembentukan Posbankumdes pada tahun 2025 lalu. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam menghadirkan akses keadilan yang nyata di Gampong,” kata Meurah Budiman.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum M. Ardiningrat Hidayat menyampaikan bahwa layanan Posbankumdes di Aceh telah berjalan aktif. Dalam empat bulan terakhir, tercatat 31 laporan layanan yang ditangani.

“Posbankumdes di Aceh sudah berjalan dan menerima 31 laporan layanan. Kami mendorong setiap Posbankumdes untuk terus melaporkan perkara yang ditangani dan aktif menjalankan fungsinya khususnya penyelesaian sengketa melalui peradilan adat Gampong,” ujar Ardiningrat.

Ia juga menegaskan bahwa Provinsi Aceh telah mencapai 100 persen afirmasi pembentukan Posbankumdes, sebagai dasar penguatan peradilan adat Gampong di Aceh.

Dalam rapat yang dihadiri Ketua MAA Provinsi Aceh, Ketua Tuha Lapan Wali Nanggroe, Kapusbudbankum BPHN (virtual), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait, ditegaskan pentingnya kesinambungan integrasi layanan hukum dalam Posbankumdes dengan adat istiadat dan syariat islam Aceh, termasuk perlunya gugus tugas, sosialisasi, pelatihan, dan regulasi seperti Peraturan Gubernur sebagai landasan dalam implementasinya.

Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta merumuskan langkah strategis tindak lanjut afirmasi peradilan adat gampong sebagai Posbankumdes, sesuai peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal Aceh.