Banda Aceh - 14 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mengikuti Penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau melalui zoom di Aula Bangsal Garuda, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini turut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Arabi dan Analis SDM, Syamsuar Chaniago.

Acara diawali dengan laporan dari Kepala Badiklat Hukum Kepulauan Riau, Ivansyah Indra Zainal dan dilanjutkan sambutan Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam sambutannya Gusti Ayu menegaskan bahwa PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Karena itu, Latsar menjadi fondasi penting dalam membentuk sosok ASN yang profesional, berintegritas, dan benar-benar memahami perannya sebagai pelayan publik,” tegasnya.

Kepala BPSDM Hukum menambahkan bahwa Latsar bukan sekadar formalitas, tetapi proses pembelajaran untuk memperkuat kompetensi teknis dan manajerial CPNS. Nilai-nilai BerAKHLAK disebut sebagai prinsip moral yang harus tertanam kuat dalam diri setiap ASN, bukan hanya sebagai semboyan. Ia menekankan bahwa tugas ASN bukan hanya pekerjaan rutin, melainkan amanah untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, menjaga integritas, menjunjung kejujuran, serta terus mengembangkan kapasitas diri secara berkelanjutan.

Pada kegiatan tersebut, 2 CPNS dari Kanwil Kemenkum Aceh berhasil meraih prestasi, yaitu Wan Ahmad Tohari berhasil meraih peringkat 1 terbaik Latsar CPNS Angkatan XVI dan Delvina Anggraini peringkat 2 terbaik Latsar CPNS Angkatan XVI, Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kanwil Aceh.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Aceh Meurah Budiman menyampaikan apresiasi kepada seluruh CPNS yang telah menyelesaikan Latsar dan menegaskan agar seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan serta nilai-nilai yang dipelajari dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Aceh.

“Tetap semangat, jaga integritas, loyalitas, jaga komunikasi dan terus berinovasi,” pesan Meurah.

Banda Aceh – Provinsi Aceh masih tertinggal dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes). Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Posbankumdes yang digelar Kemenkum Aceh, Jumat (14/11/2025) di Aula Bangsal Garuda.

Rapat koordinasi yang digelar secara hybrid ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala DPMG Aceh, Kepala Divisi PPPH Kemenkum Aceh, dan Camat se-Kota Banda Aceh. Sementara itu, sejumlah peserta perwakilan pemerintah daerah terkait lainnya hadir secara virtual.

Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menegaskan progres saat ini baru mencapai 9,8 persen dan masih masuk kategori zona merah.

“Kita butuh dukungan penuh para camat untuk mengejar ketertinggalan ini. Minimal Aceh bisa masuk zona kuning dengan capaian 50 persen lebih-lebih di zona hijau 100%,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Meurah menegaskan pihaknya sudah mendorong camat dan DPMG Kabupaten/Kota se-Aceh untuk segera mengirimkan nama kepala desa dan paralegal.

“Ini harus kita kejar bersama,” ujar Meurah.

Iskandar, Kepala DPMG Aceh mengingatkan bahwa kebutuhan Posbankumdes sudah sangat jelas dan menjadi bagian penting dalam tata kelola desa. Namun, progres hingga saat ini dinilainya masih jauh dari harapan.

“Jika kita bisa mencapai 25 persen per bulan, sebenarnya target 50 persen sangat mungkin tercapai. Camat harus bergerak cepat memaksimalkan jaringan di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Selain itu, M. Ardiningrat Hidayat, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh dalam paparannya menjelaskan bahwa Posbankumdes adalah instrumen penting untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Ia menegaskan Posbankumdes bukan untuk menggantikan peradilan adat, melainkan memperkuatnya.

“Posbankumdes memperkuat implementasi penyelesaian sengketa adat di gampong berdasar Qanun 9 Tahun 2008, termasuk restorative justice dan akses bantuan hukum dari advokat pada organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi. Posbankumdes adalah wadah penyelesaian perkara sekaligus pintu layanan hukum di tingkat desa,” ujarnya.

Paparan progres menunjukkan banyak kabupaten/kota yang masih tertinggal. Beberapa wilayah bahkan masih berada di angka 0 persen seperti Aceh Singkil, Aceh Timur, Pidie Jaya, dan Gayo Lues.

Meski begitu, ada daerah yang progresnya menonjol seperti Aceh Jaya yang sudah berhasil membentuk posbankumdes 100%, Lhokseumawe tersisa 1 gampong lagi untuk menuju 100%, dan Aceh Tamiang yang memilih strategi jemput bola dengan mengumpulkan seluruh kepala desa di aula camat.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah camat mengaku masih menghadapi beragam kendala teknis, mulai dari penyamaan persepsi tentang posbankumdes, anggaran operasional, dan landasan hukum serta pedoman teknis, hingga soal desa yang kepala desanya masih dijabat PJ atau sedang dalam pemilihan sehingga belum dapat berproses. Ardiningrat menegaskan bahwa pembentukan lembaga dan penunjukan paralegal sampai dengan pelatihannya harus menjadi prioritas, sementara persoalan lain tentunya sudah menjadi perhatian Pusat untuk menyiapkan kebijakan terkait regulasi dan anggaran operasional ke depan.

“Yang terpenting saat ini adalah kita bentuk posbankumnya dan melatih kadernya terlebih dahulu,” jelasnya.

Menutup rapat, Kakanwil Meurah Budiman kembali menegaskan bahwa kehadiran Posbankumdes sangat penting sebagai garda terdepan penyelesaian perkara di desa.

“Posbankumdes hadir sebagai wadah resmi layanan keadilan bagi masyarakat. Jika semua terbentuk, saya yakin pemerintah pusat juga sudah mempertimbangkan alokasi anggaran khusus untuk itu,” ujarnya.

Banda Aceh - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, M. Ardiningrat Hidayat, mengungkap sejumlah isu krusial dalam rapat harmonisasi Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Isu tersebut mencakup formalitas dan substansi norma yang memerlukan perbaikan untuk memastikan kepastian hukum.

“Rapat ini bertujuan memantapkan konsepsi qanun sebagai instrumen penting dalam mengintegrasikan transmigrasi dengan kekhususan Aceh,” ujar Ardiningrat Kamis (13/11/2025) di Aula Bangsal Garuda.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum Pemerintah Aceh, Tenaga Ahli Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Aceh.

Ardiningrat menekankan pentingnya harmonisasi sebagai bagian esensial proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Harmonisasi adalah bagian esensial dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas pengajuan harmonisasi qanun ini, sambil berharap agar ke depan permohonan harmonisasi dari inisiatif DPRA diajukan langsung oleh lembaga tersebut untuk meningkatkan indeks reformasi hukum.

Tim Kerja Harmonisasi 1 Kemenkum Aceh menemukan isu formalitas seperti kesalahan penulisan dalam konsideran, redaksi acuan yang terlalu panjang, serta referensi terhadap peraturan yang belum berlaku.

Rekomendasi perbaikan meliputi konsistensi penggunaan huruf kapital, penyederhanaan redaksi dasar hukum, dan verifikasi keabsahan peraturan terkait.

Pada aspek substansi, terdapat isu sinkronisasi norma terkait kekhususan Aceh, seperti pengulangan definisi yang sudah diatur dalam UU Pemerintahan Aceh, penekanan asas keislaman dan adat istiadat, serta kontradiksi dalam persyaratan calon transmigran lokal Aceh (TLA).

Rekomendasi mencakup penyederhanaan definisi, harmonisasi asas tanpa bertentangan dengan norma nasional, dan penegasan prioritas keislaman untuk menghindari konflik norma.

Rapat ini menegaskan bahwa qanun tersebut penting untuk mengintegrasikan transmigrasi dengan keistimewaan Aceh.

Namun, penyempurnaan wajib dilakukan, terutama pada kontradiksi norma terkait persyaratan TLA yang mencantumkan unsur keislaman, guna menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menyambut baik dan mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Pidie yang berkomitmen menuntaskan pembentukan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh gampong.

Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman saat menerima audiensi Kepala DPMG Kabupaten Pidie, Wahidin, Kamis (13/11/2025).

Kakanwil Meurah Budiman mengapresiasi langkah progresif Pemkab Pidie dan menilai sinergi ini menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kemenkum Aceh dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

“Pidie memiliki jumlah desa yang cukup banyak, dan komitmen untuk menuntaskan pembentukan Posbankum di seluruh wilayah patut diapresiasi. Ini langkah strategis untuk memastikan masyarakat desa tidak buta hukum dan bisa mendapatkan layanan pendampingan yang mudah dijangkau,” ujar Meurah Budiman.

Hingga saat ini, sebanyak 112 Posbankum telah terbentuk di Kabupaten Pidie dan pemerintah daerah menargetkan 100 persen penyelesaian pada akhir November 2025.

Wahidin mengungkapkan upaya tersebut merupakan bagian dari strategi Pemkab Pidie untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat di tingkat desa.

Sesuai arahan Bupati Pidie, ia mengatakan komunikasi dan koordinasi terus digencarkan bersama para camat dan keuchik agar seluruh gampong segera memiliki Posbankum aktif.

Sebagai puncaknya, Pemkab Pidie berencana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gampong pada akhir November mendatang yang sekaligus menjadi momentum peresmian 730 Posbankum Gampong (Posbankumdes).

Dengan capaian itu, Pidie akan menjadi salah satu kabupaten dengan pembentukan Posbankum tercepat di Aceh.

Kegiatan tersebut nantinya akan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Aceh, yang secara khusus diundang oleh Bupati Pidie untuk memberikan dukungan dan apresiasi atas komitmen daerah dalam memperkuat layanan bantuan hukum di tingkat akar rumput.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Subulussalam tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI), Rabu (12/11/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Law Center Kanwil Kemenkum Aceh dan diikuti secara daring oleh jajaran Pemerintah Kota Subulussalam.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Muhammad Ardiningrat menerangkan pentingnya harmonisasi sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan agar setiap peraturan daerah sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan tumpang tindih norma. Kami juga mengapresiasi Pemko Subulussalam yang telah menggunakan aplikasi e-harmonisasi dalam pengajuan rancangan Perwal ini,” ujar Muhammad Ardiningrat.

Rapat turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kota Subulussalam, Sarkani, serta Kabag Hukum Kota Subulussalam beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Sarkani menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan Kemenkum Aceh dalam penyempurnaan rancangan Perwal tersebut.

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari Tim Kerja Harmonisasi II. Beberapa poin penting yang disoroti tim Kemenkum Aceh antara lain penyesuaian dasar hukum pada konsideran, perbaikan istilah, hingga penataan ulang pasal-pasal agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ardiningrat, proses harmonisasi merupakan bentuk penguatan tata kelola regulasi daerah agar selaras dengan prinsip good governance.

“Setiap daerah memiliki karakteristik kebijakan masing-masing, namun seluruhnya harus berpijak pada kerangka hukum nasional. Dengan harmonisasi yang baik, regulasi daerah bisa lebih kuat dan implementatif,” tambahnya.

Rapat diakhiri dengan komitmen bersama antara Kanwil Kemenkum Aceh dan Pemerintah Kota Subulussalam untuk menindaklanjuti penyempurnaan substansi rancangan peraturan sebelum disahkan oleh Wali Kota.