Banda Aceh — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh melaksanakan pembinaan terhadap partai politik lokal usai pengesahan badan hukum, sebagai upaya memperkuat tata kelola organisasi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan tersebut dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum Partai Perjuangan Aceh (PPA). Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan pembinaan administrasi badan hukum yang berada di bawah kewenangan Kemenkum Aceh.

Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh menjelaskan, proses pengesahan badan hukum partai dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari konsultasi awal, pendaftaran, verifikasi kelengkapan dokumen, hingga penerbitan SK.

“Seluruh tahapan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami mengapresiasi komitmen PPA dalam menyelesaikan proses administrasi hingga terbitnya pengesahan badan hukum,” kata Meurah, Senin (23/2/2026) di Aula Universitas Ubudiyah, Banda Aceh.

Ia menegaskan, pengesahan badan hukum bukan sekadar formalitas administratif, melainkan landasan hukum bagi partai politik untuk menjalankan fungsi dan perannya secara sah dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Meurah Budiman juga menekankan pentingnya tertib administrasi, konsistensi pelaporan, serta penguatan struktur organisasi partai. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan kelembagaan partai politik lokal.

Disisi lain, kepada PPA ia berharap untuk menjalankan fungsi pendidikan politik, komunikasi publik, dan partisipasi dalam pembangunan daerah secara konstruktif.

“Ya, harus memberikan dampak positif,” ujarnya.

Kemenkum Aceh menyatakan akan terus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap partai politik lokal guna memastikan seluruh aspek administrasi dan kelembagaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menggelar program Tadabbur (Tausiyah Bakda Zuhur Bersama di Bulan Ramadan) selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kerja usai shalat dzuhur berjamaah di lingkungan kantor wilayah.

Program tersebut dikemas dalam bentuk tausiyah bakda dzuhur dengan menghadirkan penceramah dari kalangan internal maupun eksternal. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan rohani bagi jajaran pegawai selama Ramadan.

Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh mengatakan, program Tadabbur ini bertujuan memperkuat nilai-nilai spiritual sekaligus meningkatkan kualitas ibadah pegawai di tengah aktivitas pelayanan publik.

“Ramadan adalah momentum untuk memperbaiki diri, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan suasana kerja yang lebih religius dan penuh makna,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan tausiyah dilakukan setelah shalat dzuhur berjamaah agar tidak mengganggu jam kerja serta tetap menjaga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Materi yang disampaikan para penceramah mencakup keutamaan Ramadan, penguatan akhlak, integritas dalam bekerja, hingga refleksi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari para pegawai. Selain menjadi sarana menambah ilmu agama, program tersebut juga mempererat kebersamaan antarsesama pegawai di lingkungan Kemenkum Aceh.

Kemenkum Aceh berharap program Tadabbur Ramadan ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas spiritual pegawai, tetapi juga dalam mendorong kinerja yang lebih baik selama bulan puasa.

Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh, Meurah Budiman, memastikan layanan publik pada Kantor Wilayah Kemenkum Aceh tetap berjalan optimal selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Ia menegaskan, tidak ada penghentian layanan, hanya penyesuaian jam kerja mengikuti kebijakan pusat.

“Layanan publik tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami pastikan seluruh pelayanan tetap dapat diakses,” ujar Meurah, Rabu (18/2/2026).

Penyesuaian tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-4.OT.02.02 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Hukum Pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah. Dalam aturan itu, jam layanan untuk Senin hingga Kamis dimulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Sementara itu, pada hari Jumat diberlakukan skema work from anywhere (WFA). Meski demikian, Meurah menegaskan seluruh layanan tetap bisa diakses secara daring melalui kanal resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh.

“Pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan, hingga layanan bantuan hukum tetap tersedia. Masyarakat bisa mengaksesnya secara online tanpa harus datang langsung ke kantor,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tetap menjaga profesionalitas dan responsivitas selama Ramadan. Menurutnya, momentum bulan suci justru harus menjadi penyemangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik tetap prima, cepat, dan transparan. Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kualitas layanan,” tegas Meurah.

Kanwil Kemenkum Aceh mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang telah tersedia guna mempermudah proses administrasi serta mengurangi antrean tatap muka selama bulan Ramadan.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh mengharmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Banda Aceh tentang Aplikasi Usaha Teman.

“Regulasi ini harus kuat secara yuridis dan implementatif agar benar-benar memberi manfaat bagi pelaku usaha,” ucap M. Ardiningrat Hidayat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum saat membuka rapat secara daring, Kamis (12/2/2026).

Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Gedung B Lantai 2 Pemerintah Kota Banda Aceh. Hadir dalam pertemuan itu jajaran Pemko Banda Aceh, mulai dari Asisten III, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga Bagian Hukum.

Ardiningrat menekankan pentingnya harmonisasi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permenkum Nomor 40 Tahun 2025. Ia juga mendorong pemanfaatan aplikasi e-Harmonisasi agar produk hukum daerah tidak tumpang tindih dan lebih berkualitas.

Menurutnya, Raperwal Aplikasi Usaha Teman punya posisi strategis karena menyasar penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, termasuk perlindungan aspek kekayaan intelektual.

Sementara itu, Asisten III Pemko Banda Aceh menyampaikan apresiasi atas pendampingan Kanwil Kemenkum Aceh.

Ia menyebut regulasi ini penting karena Aplikasi Usaha Teman merupakan program Wakil Wali Kota Banda Aceh yang segera diluncurkan.

Dalam rapat tersebut, Tim Kerja Harmonisasi III Kemenkum Aceh memaparkan sejumlah catatan. Perbaikan difokuskan pada penajaman konsideran, penambahan dasar hukum, serta penyelarasan redaksional norma.

Rapat akhirnya menyepakati perbaikan substansi dan teknik penyusunan sebagai langkah lanjutan sebelum Raperwal ditetapkan.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh meraih predikat Unggul dalam penilaian Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) tahun 2025.

Predikat tersebut diperoleh setelah Kanwil Kemenkum Aceh mencatat nilai 95,63 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum RI.

Capaian itu tertuang dalam surat resmi Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor PPH-LT.04.02-1 tertanggal 15 Januari 2026 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK).

Dalam surat tersebut dijelaskan, Kanwil Kemenkum Aceh telah menyelesaikan kajian bertajuk “Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” telah sesuai pedoman AIEK wilayah tahun 2025.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dari BSK Hukum, rentang nilai 91,00–100 dikategorikan sebagai predikat Unggul. Dengan perolehan nilai 95,63, Kanwil Kemenkum Aceh menempati kategori unggul dalam evaluasi tersebut.

Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh menyatakan capaian ini menjadi bukti komitmen jajarannya dalam memperkuat kualitas kebijakan, khususnya pada sektor layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

“Predikat unggul ini bukan sekadar angka, tetapi refleksi dari kerja kolektif seluruh jajaran dalam memastikan kebijakan bantuan hukum benar-benar diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Meurah, Rabu (11/2/2026).

Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas perumusan maupun implementasi kebijakan pada tahun-tahun mendatang.

“Kami akan menjadikan umpan balik dari tim penilai sebagai bahan perbaikan berkelanjutan, agar layanan bantuan hukum semakin akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Badan Strategi Kebijakan Hukum menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Aceh dalam pelaksanaan AIEK 2025, serta berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan pada 2026.