Banda Aceh – Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia menjadi momentum penting bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai kekuatan ekonomi dan budaya.

“Kami percaya, setiap karya, inovasi, dan ekspresi budaya masyarakat Aceh memiliki nilai yang luar biasa dan layak mendapatkan pelindungan hukum yang maksimal,” ungkap Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Sabtu (26/4/2025)

Hal itu ia ungkapkan usai mengikuti pembukaan Mobile IP Clinic Serentak Seluruh Kantor Wilayah Dalam Rangka Memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti secara virtual dari Aula Bangsal Garuda Kemenkum Aceh

Hadir pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum Purwandani H. Pinilihan, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, M. Ardiningrat Hidayat, dan sejumlah jajaran Kemenkum Aceh lainnya.

Lebih lanjut Meurah menjelaskan, melalui berbagai layanan, edukasi, dan pendampingan, pihaknya hadir untuk memastikan bahwa pelaku UMKM, seniman, inventor, hingga komunitas adat mendapatkan akses terhadap sistem kekayaan intelektual.

“Bersama, kita wujudkan Aceh yang berdaya saing melalui kekayaan intelektual yang terlindungi dan bernilai tinggi,” sambung Meurah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu dalam sambutannya mengatakan pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras seluruh jajaran, serta peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

“Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, kita telah berhasil memperluas jangkauan layanan KI hingga ke berbagai pelosok tanah air,” ungkap Razilu.

Menurutnya keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk mendaftarkan karya kreatif dan inovasi mereka, yang pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.

“Dalam era digital yang terus berkembang, peran strategis DJKI dan Kantor Wilayah menjadi semakin penting dalam mendorong ekosistem kekayaan intelektual yang mendukung inovasi dan kreativitas anak bangsa,” terangnya

Melalui pelindungan KI yang efektif diharapkan tak hanya menjaga karya kreatif dan inovatif, tetapi juga membuka peluang bagi para inventor dan kreator untuk mengembangkan potensi ekonomi dari kekayaan intelektual mereka.

Banda Aceh – Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh melantik dan mengambil sumpah notaris pada hari ini, Kamis (24/4/2025) di Aula Bangsal Garuda.

Dalam sambutannya, Meurah Budiman menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Notaris diminta untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran dan menjunjung tinggi etika profesi.

“Karena setiap tindakan notaris berkaitan langsung dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” kata Meurah Budiman.

Pesan kedua yang disampaikan adalah kewajiban untuk mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kakanwil Meurah mengingatkan bahwa jabatan notaris bukan sekadar administratif, melainkan juga posisi strategis yang tidak bisa dijalankan berdasarkan kepentingan pribadi.

“Jadilah notaris yang melayani dengan hati, tidak membeda-bedakan siapa yang datang. Karena pada dasarnya, notaris adalah pelayan hukum untuk seluruh masyarakat,” kata Kakanwil dalam pidatonya.

Di tengah perubahan regulasi dan perkembangan hukum yang begitu dinamis, para notaris diminta untuk terus meningkatkan kompetensi dan wawasan hukum. Menurut Meurah, hal ini penting agar notaris tidak hanya menjadi pelaksana administrasi, tetapi juga menjadi narasumber hukum yang kompeten dan kredibel.

Adapun yang dilantik pada hari ini atas nama Aliffiadara Melyza Ayumi sebagai notaris di Kota Langsa. Ia pun berharap notaris yang baru dilantik bisa menjaga marwah jabatan, serta menjadikan pekerjaan ini sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menggelar Sosialisasi Layanan Kenotariatan di Provinsi Aceh terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Rabu (24/4/2025).

Kegiatan ini menyasar para notaris di wilayah Aceh guna memperkuat pemahaman mereka terhadap prinsip PMPJ dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya peran notaris dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam layanan hukum.

“Notaris merupakan garda terdepan dalam menciptakan sistem hukum yang bersih. Prinsip PMPJ harus benar-benar dipahami dan diterapkan, karena ini adalah bagian dari upaya kita menjaga integritas pelayanan publik,” ujar Meurah.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan pemahaman notaris terhadap prinsip PMPJ merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan celah dalam layanan kenotariatan.

“Jangan sampai notaris justru menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk mencuci uang atau mendanai aksi teror,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Purwandani H. Pinilihan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh puluhan notaris aktif dari berbagai kabupaten/kota di Aceh, baik yang hadir langsung maupun secara virtual. Menurutnya, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari komitmen dalam menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

“Harapannya, seluruh notaris di Aceh mampu menerapkan prinsip PMPJ secara konsisten, tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari profesionalisme dalam menjalankan jabatan,” jelas Purwandani.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan 4 narasumber yang berasal dari Ditjen AHU Kemenkum RI. PPATK, dan DPMPTSP Aceh. Para peserta mendapatkan materi terkait regulasi, studi kasus, serta simulasi penerapan PMPJ di lapangan.

Banda Aceh - Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada 26 April 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh akan membuka stan layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) di kafe Ata Kopi, Banda Aceh.

Layanan ini akan dibuka untuk masyarakat umum secara gratis selama satu hari penuh, mulai pukul 09.00 hingga 16.30 WIB.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkum Aceh untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan kekayaan intelektual. Masyarakat yang memiliki karya, ide, atau produk kreatif bisa langsung datang untuk berkonsultasi maupun mendaftarkan hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Aceh,Purwandani H. Pinilihan, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Kemenkum Aceh dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

"Kami ingin masyarakat, khususnya pelaku UMKM, kreator konten, dan pelaku seni budaya, memahami bahwa setiap karya memiliki nilai ekonomi. Dengan mendaftarkan kekayaan intelektual, mereka mendapatkan perlindungan hukum dan peluang untuk mengembangkan usahanya lebih luas," ujar Purwandani, Rabu (23/4/2025).

Menurutnya, banyak pelaku usaha dan kreator di Aceh yang belum menyadari pentingnya legalitas atas karya mereka. Padahal, dengan mendaftarkan kekayaan intelektual, mereka tak hanya terlindungi dari pembajakan, tetapi juga bisa meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Selain layanan konsultasi dan pendaftaran, stanbooth ini juga akan menyediakan berbagai informasi seputar kekayaan intelektual serta simulasi pendaftaran. Petugas dari Kanwil Kemenkum Aceh akan siap memberikan pendampingan langsung di lokasi.

Kegiatan ini dikemas dengan suasana santai namun edukatif. Memilih Ata Kopi sebagai lokasi acara diharapkan bisa menarik minat pengunjung dari berbagai kalangan, khususnya anak muda yang aktif di bidang kreatif dan digital.

Bagi kamu yang selama ini penasaran soal cara mendaftarkan merek dagang, desain logo, hak cipta lagu, hingga produk kerajinan khas daerah, ini saatnya datang dan manfaatkan layanan gratis ini. Jangan lewatkan kesempatan langka ini, cukup bawa ide, karya, dan semangatmu ke Ata Kopi, 26 April nanti!

Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, meninjau langsung pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIII Aceh, Rabu (23/4/2025).

Meurah datang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhammad Ardiningrat Hidayat, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Arabi, serta sejumlah pejabat Kanwil Kemenkum Aceh lainnya disambut langsung oleh jajaran BKN Aceh. Dalam tinjauan tersebut, Meurah memantau jalannya ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) serta berinteraksi dengan peserta seleksi.

"Kehadiran saya disini sebagai bentuk dukungan langsung kepada para peserta, sekaligus memastikan seluruh tahapan ujian berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel," ujar Meurah di sela peninjauan.

Ujian PPPK ini diikuti oleh puluhan peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka memperebutkan formasi sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran 2025.

Meurah juga menyampaikan apresiasi kepada BKN Aceh yang telah menyediakan fasilitas dan sistem ujian yang dinilainya sangat mendukung terciptanya seleksi yang objektif.

"Kami sangat terbantu dengan kinerja BKN yang profesional dalam menyelenggarakan proses ini," tambahnya.

Di akhir kunjungan, Meurah memberikan semangat kepada para peserta agar tetap percaya diri dan menjunjung kejujuran. Ia berharap para peserta terbaik dapat bergabung dan memperkuat jajaran Kemenkum Aceh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.