Pertanyaan Seputar Kementerian Hukum
- Bagaimana cara pengurusan peseoran?
- Bagaimana cara pengurusan apostille?
- Bagaimana cara pengurusan paten?
- Apa syarat untuk pengurusannya?
BERITA UTAMA ::.
KABAR DIVISI ::.
Peringatan Hari Pahlawan Kemenkum Aceh Tegaskan Komitmen Pengabdian Nyata
Perkuat Kepastian Hukum, Kemenkum Aceh Lantik PPNS dan Notaris Pengganti
Kemenkum Aceh Tekankan Penguatan Karakter Pemuda Menuju Kemajuan Bangsa
Kemenkum Aceh Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026
102 Peserta dari Aceh Ikuti SKD Seleksi Mahasiswa POLTEKPIN Tahun 2026
Tak Temukan Pelanggaran, MKNW Aceh Tolak Izin Pemeriksaan Notaris
Kemenkum Aceh Tangani 26 Ribu Transaksi AHU, Fidusia Paling Dominan
Kemenkum Aceh Dorong Transformasi Digital Lewat Sosialisasi Layanan AHU
Kemenkum Aceh Dorong Komersialisasi Paten untuk Gerakkan Ekonomi Kerakyatan
Perkuat Kepastian Hukum, Kemenkum Aceh Lantik PPNS dan Notaris Pengganti
Tertibkan Lahan dan Perumahan, Kemenkum Aceh Harmonisasi Perwal Subulussalam
Kemenkum Aceh Harmonisasi Aturan Kewenangan BRA untuk Cegah Multitafsir
Produk Indikasi Geografis Aceh Didorong Menjadi Daya Tarik Wisata
Aturan Ekowisata Leuser Diperkuat, Ekonomi Masyarakat dan Ekologi Jadi Fokus
Kemenkum Aceh Perkuat Kepastian Hukum Regulasi Koperasi Pembiayaan Syariah
KABAR PUSAT ::.
-
GI Tourism Buka Peluang Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Kembangkan Dieng
Wonosobo – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengakselerasi pengembangan Geographical Indication (GI) Tourism di kawasan Dieng, Jawa Tengah, melalui kolaborasi lintas kementerian.
... -
GI Tourism Dieng: Strategi Kemenkum Tumbuhkan Ekonomi, Lestarikan Budaya, dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Wonosobo - Indikasi Geografis atau Geographical Indication (GI) Tourism Dieng adalah langkah awal dari perjalanan yang lebih besar. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas ingin menjadikan
... -
Menkum Luncurkan GI Tourism, Integrasikan KI dan Pariwisata di Dieng
Wonosobo – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mendorong
... -
Kementerian Hukum Raih Peringkat I JFK Award 2026 Kategori Kementerian/Lembaga
Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih peringkat I dalam penghargaan Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK Award) Tahun 2026 kategori kementerian/lembaga
...
-
Siaran Pers - Pasti Ada Solusi, Menteri Hukum Dampingi Warga Hadapi Ketidakpastian Hukum Eksekusi Lelang
Program Pasti Ada Solusi kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan oleh Sudarto, warga Makassar,
... -
Penyesuaian Tarif PNBP Berkeadilan, Tarif Merek UMKM Tetap dan Pendaftaran Hak Cipta Lagu Gratis
Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum.
... -
Siaran Pers - Kemenkum Latih Aparatur Tangani Tindak Pidana Terhadap Kelompok Rentan
Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memberikan pelatihan teknis bagi aparatur penegak hukum (APH), petugas penanganan, pemberi bantuan hukum, dan paralegal agar dapat mengimplementasikan
... -
Siaran Pers - Kerja Sama Kementerian Hukum dan Rospatent Rusia
DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menandatangani Nota
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
...
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN
PER JUNI TA. 2026
|
|
|
KEMENTERIAN HUKUMKANTOR WILAYAH ACEH |
||||||
| Jl. T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke, Banda Aceh 23114 | ||
| (0651) 7553197 | ||
| Email Kehumasan | ||
| kanwilaceh@kemenkum.go.id | ||
| Email Pengaduan | ||
| kanwilaceh@kemenkum.go.id |






























