Banda Aceh – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mengikuti kegiatan evaluasi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 secara virtual, Selasa (4/2/2025).

Hadir mengikuti secara virtual di Kanwil Kemenkum Aceh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Arabi, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Hendri Rahman, Kepala Bidang Pelayanan Kekakayan Intelektual, Bukhari, serta jajarannya.

Kegiatan diawali dengan arahan Kepala Bagian Organisasi, Tatalaksana, dan Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Dewi Ambarwati. Dewi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kemenkum RI dimana pada Tahun 2024, nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kemenkum RI meningkat menjadi 87,56 atau zona hijau.

“Pencapaian ini tentunya merupakan hasil dari upaya kita bersama, seluruh satker yang tidak hanya melibatkan para pimpinan selaku komando kita, tetapi seluruh jajaran pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesional,” ujar Dewi.

Dewi juga menyampaikan bahwa evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik ini sangat penting sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat itu relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat utamanya di masa transisi kementerian kita ini.

“Perubahan kelembagaan ini tentunya menuntut kita untuk terus beradaptasi, memastikan bahwa meskipun terjadi pemisahan kementerian, layanan yang kita berikan tetap terintegrasi dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Yeni Sulistiowati dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terbagi menjadi 2, yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal, dimana Ombudsman terlibat di dalamnya.

“Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 yang dilakukan Ombudsman RI kepada 5 Unit Layanan Kemenkumham, didapatkan nilai akhir sebesar 87,56 atau zona hijau. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 83,81,” ungkap Dewi.

“Meskipun nilai yang dihasilkan sudah relatif baik dengan Opini Kualitas Tinggi, tetapi ada beberapa aspek yang tetap harus ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, yakni melakukan peningkatan kompetensi pelaksana, perbaikan ketersediaan pelayanan khusus, melakukan publikasi maklumat dan moto layanan, melakukan pembinaan terhadap pengelola pengaduan, serta komitmen dalam penyelesaian pengaduan,” sebut Dewi.

Jakarta - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mendukung penuh pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepak bola yang memiliki garis keturunan Warga Negara Indonesia (WNI), yakni Dion Wilhelmus Eddy Markx, Tim Henri Victor Geypens, dan Ole Lennard ter Haar Romenij. Persetujuan Komisi XIII DPR diambil setelah mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah.

”Setelah mendengar penjelasan pemerintah, Komisi XIII DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan RI atlet sepak bola atas nama Tim Hendri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx dan Ole Lennard ter Haar Romenji untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan sepak bola,” tutur Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, Senin (03/02/2025).

Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo, pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara, dapat diterapkan. Salah satunya untuk merekrut atlet asing yang akan menjadi bagian dari Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

“Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga (sport policy) yang meliputi perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional,” kata Widodo dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Komisi XIII DPR RI.

Widodo yang mewakili Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, berharap proses naturalisasi mereka dapat memberikan prestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui dunia olahraga.

“Diharapkan (melalui naturalisasi) dapat memajukan prestasi tim nasional, serta mengharumkan nama Indonesia,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI.

Pemerintah, yang diwakili oleh Kemenkum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), sebelumnya telah memeriksa dan meneliti ketiga atlet tersebut melalui Tim Pemeriksa dan Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K).

Adapun TP3K terdiri dari Kemenkum, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpora, Badan Intelijen Negara, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Terima kasih atas kerja sama dalam pemeriksaan dan penelaahan, permohonan, serta pengusulan tiga atlet tersebut untuk menjadi WNI,” jelas Widodo.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo yakin dengan kehadiran ketiga pemain ini akan dapat menambah kekuatan, potensi, dan kesempatan Timnas Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh dalam kualifikasi piala dunia.

“Tadi saya secara seksama mendengar seluruh aspirasi, masukan, dan catatan. Pastinya itu akan menjadi bahan kami, Kemenpora bersama PSSI, dalam evaluasi kedepannya,” ujar pria yang akrab disapa Dito ini.

Sebelumnya, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengatakan kehadiran para atlet ini, khususnya Ole Romenij, sangat dibutuhkan. Pasalnya saat ini Tim Garuda betul-betul membutuhkan sosok penyerang yang haus gol. Ia menjelaskan Geypens dan Markx akan memperkuat Timnas U20. Sementara Ole Romenji akan memperkuat Timnas Senior di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia.

“Ole ini betul-betul sangat kami butuhkan. Sehingga harapan kami, dengan kondisi kami yang sangat boleh dikatakan masih kurang pada lini penyerang ini, harapannya kehadiran Ole bisa menambah kekuatan yang lebih dahsyat lagi untuk Timnas senior, supaya bisa lolos ke piala dunia,” tutupnya.

Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, menerima kunjungan dari Keuchik Lampulo, Alta Zaini, untuk melakukan konsultasi terkait upaya memperluas kesadaran hukum di masyarakat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kanwil Kemenkum Aceh, Senin pagi (03/02/2025), Alta Zaini turut menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan Paralegal Justice Award (PJA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Alta Zaini menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam mendukung kegiatan tersebut, termasuk berpartisipasi aktif dalam upaya memperkenalkan dan memperluas program PJA ke berbagai desa. Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah pentingnya memiliki dasar hukum yang jelas untuk keberlangsungan Pos Bankumdes (Pos Bantuan Hukum Desa). Hal ini dianggap krusial dalam upaya meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan bantuan hukum yang lebih mudah dijangkau.

Meurah Budiman, dalam kesempatan tersebut, berharap lebih banyak desa di Aceh yang dapat mengikuti kegiatan PJA 2025.

“Kami berharap kegiatan PJA ini dapat diikuti oleh banyak desa di Aceh, sehingga dapat memperluas pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum,” ujar Meurah Budiman.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH), Muhammad Ardiningrat Hidayat, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Hendri Rahman. Mereka mendukung penuh rencana tersebut dan sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi agar tujuan PJA 2025 dapat tercapai dengan sukses.

Kegiatan Paralegal Justice Award 2025 diharapkan dapat menjadi ajang penting dalam penguatan pemberian bantuan hukum di tingkat desa, serta mendukung upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman hukum yang lebih baik.

Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman beserta jajarannya mengikuti Apel Pagi Gabungan di lingkungan Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko H2IP), Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual di Aula Bangsal Garuda, Senin (3/2/2025).

Bertindak sebagai Pembina apel, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan pentingnya sinergi di antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi dinamika perubahan kelembagaan serta implementasi kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan mempererat koordinasi serta memastikan keberlanjutan program kerja menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Wamenkum menyoroti sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Menurutnya, setelah 79 tahun kemerdekaan, Indonesia akhirnya memiliki KUHP baru yang tidak hanya memperbarui regulasi hukum, tetapi juga paradigma dalam penerapan hukum pidana.

"Tantangan utama bukan hanya memahami teori, tetapi juga bagaimana kita, sebagai ASN, dapat menyosialisasikan perubahan ini secara efektif di lapangan," ujar Edward.

Ia menekankan bahwa implementasi KUHP baru memerlukan kesiapan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami substansi serta semangat pembaruannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan lima misi utama dalam KUHP baru, yaitu demokratisasi, dekolonialisasi, harmonisasi, konsolidasi, dan modernisasi. Sosialisasi akan terus dilakukan guna memastikan keberhasilan penerapan hukum ini. ASN diharapkan menjadi agen perubahan dengan menegakkan hukum secara adil dan profesional sesuai perkembangan zaman.

Selain membahas implementasi KUHP, Wamenkum juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini mengatur pembatasan belanja non-prioritas, termasuk pengurangan perjalanan dinas sebesar 50%, pembatasan kegiatan seremonial, serta optimalisasi anggaran untuk peningkatan pelayanan publik.

"Dalam kondisi anggaran terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dan efisien. Kualitas kinerja tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran, tetapi oleh bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang ada," tegasnya.

Edward mengajak seluruh pegawai untuk menghadapi tantangan ini dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan profesionalisme. Ia menutup sambutannya dengan harapan agar semua ASN terus menjaga integritas dan kualitas kerja demi kemajuan hukum dan pelayanan publik di Indonesia.

Banda Aceh – Tiga instansi pecahan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Aceh melakukan penandatanganan perjanjian terkait dengan penggunaan barang milik negara yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat (31/1/2025)

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, mengatakan penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah penting dalam menyikapi tantangan di masa transisi Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini sudah terbagi menjadi tiga kementerian.

“Ini dilakukan dalam upaya meningkatkan sinergi antar instansi di masa transisi, yang dulunya kita masih dibawah satu kementerian,” ungkap Meurah Budiman.

Penandatanganan perjanjian tersebut terkait dengan penggunaan sementara dan penggunaan bersama Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Aceh Yan Rusmanto, dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Aceh Novianto Sulastono menandatangani perjanjian tersebut di Aula Bangsal Garuda yang turut disaksikan oleh sejumlah pejabat manajerial dari tiga kantor wilayah tersebut.

Perjanjian ini lanjut Meurah Budiman bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Aceh. Melalui kerja sama ini, diharapkan aset-aset negara dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

“Kerja sama yang terjalin antara kantor wilayah diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam upaya memanfaatkan aset negara secara optimal,” pungkas Meurah.