Banda Aceh – Selain mencatat capaian kinerja yang positif, Kanwil Kemenkum Aceh juga memberikan perhatian pada sejumlah aspek strategis pada triwulan I 2026, khususnya terkait optimalisasi penyerapan anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik.
Pada bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), indeks pemahaman masyarakat tercatat sebesar 3,02, dengan target 3,22. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti sosialisasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi, yang diharapkan terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat ke depan.
Di sisi lain, layanan AHU menunjukkan dinamika yang aktif. Tercatat sebanyak 271 notaris, lebih dari 35 ribu pendaftaran fidusia, serta ratusan permohonan apostille sepanjang triwulan I.
Sementara itu, pada bidang Kekayaan Intelektual (KI), terjadi peningkatan permohonan dari 620 pada 2025 menjadi 729 pada 2026. Berbagai program, mulai dari identifikasi KI, sosialisasi, hingga kerja sama kelembagaan, terus dijalankan untuk memperkuat ekosistem KI di Aceh.
Di bidang bantuan hukum, tercatat 396 laporan dari 211 Posbankumdes. Sebanyak 169 perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan nonlitigasi di luar pengadilan, yang menunjukkan efektivitas penyelesaian perkara secara damai.
Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menegaskan pentingnya penguatan langkah pada triwulan berikutnya.
“Kami akan terus mengoptimalkan penyerapan anggaran, meningkatkan kualitas layanan AHU dan KI, serta memperluas akses bantuan hukum agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Untuk triwulan II, sejumlah prioritas telah disiapkan, antara lain optimalisasi penyerapan anggaran, peningkatan indeks layanan AHU, penguatan program KI, serta pengembangan layanan bantuan hukum berbasis digital.
Secara keseluruhan, Kanwil Kemenkum Aceh dinilai memiliki fondasi yang solid untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di masa mendatang.
Pintoe Aceh 
