Banda Aceh - Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, dan Pengendalian Layanan Kenotariatan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh resmi ditutup pada Jumat (12/12/2025).

Setelah berlangsung selama tiga hari, rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi dan kesepakatan penting untuk memperkuat tata kelola layanan kenotariatan di Aceh.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh ini mempertemukan 160 peserta dari berbagai unsur, mulai dari MPW, MPD, Majelis Kehormatan Notaris (MKN), hingga para notaris.

Selama rangkaian diskusi, peserta membahas berbagai isu strategis mulai dari peningkatan kualitas pengawasan, kepatuhan kode etik, hingga percepatan pelayanan publik di bidang kenotariatan.

Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwandani H. Pinilihan, menegaskan bahwa hasil rakor kali ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat peran pengawasan notaris di Aceh.

“Sejumlah rekomendasi telah kita sepakati bersama, mulai dari penguatan koordinasi MPW dan MPD, pembaruan tata kerja pengawasan, hingga peningkatan kapasitas notaris agar layanan publik semakin berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi tersebut akan diprioritaskan di tahun mendatang.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh kesepakatan rakor tidak berhenti di ruang diskusi. Implementasinya menjadi fokus utama kami agar masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kualitas layanan kenotariatan,” kata Purwandani.

Sejumlah poin kesepakatan yang dihasilkan meliputi peningkatan sistem pelaporan pengawasan secara digital, penyusunan pedoman pemeriksaan berkala, hingga langkah-langkah memperkuat sinergi antara MPW, MPD, dan MKN.

Selain itu, rakor juga menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi notaris untuk menjaga integritas dan profesionalitas profesi.

Rakor yang berlangsung sejak Rabu (10/12/2025) ini ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk menjalankan rekomendasi tersebut secara konsisten.

Dengan demikian, Kanwil Kemenkum Aceh berharap kualitas pengawasan dan layanan kenotariatan di wilayah Aceh dapat semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menggelar Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, dan Pengendalian Layanan Kenotariatan, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari di Hermes Palace Hotel Banda Aceh ini mempertemukan 160 peserta dari unsur MPW, MPD, Majelis Kehormatan Notaris (MKN), hingga para notaris.

Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, membuka kegiatan dengan penekanan pada pentingnya menjaga integritas profesi. Ia menyebut notaris bukan sekadar profesi administratif, melainkan profesi kepercayaan yang bertumpu pada reputasi moral.

“Profesi notaris adalah profesi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal yang tidak bisa dibeli, tetapi harus dibangun setiap hari melalui tindakan yang jujur, profesional, dan konsisten,” ujar Meurah dalam sambutannya.

Meurah juga menekankan bahwa rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi teknis, tetapi juga momentum untuk memperkuat landasan etik seluruh pemangku tugas pengawasan kenotariatan.

“Kita hadir di ruangan ini bukan hanya untuk menyusun rekomendasi, tetapi untuk membangun kembali kompas moral profesi kenotariatan. Kompas yang mengarahkan kita pada integritas, sebuah nilai penting di tengah derasnya perubahan sosial dan teknologi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Purwandani H. Pinilihan, melaporkan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memadukan perspektif antar-unsur pengawas notaris sekaligus memperkuat sistem pembinaan yang lebih terintegrasi.

Purwandani menjelaskan bahwa rakor ini memiliki lima tujuan utama, mulai dari peningkatan koordinasi antar-lembaga pengawas hingga penyusunan rencana kerja pengawasan tahun 2026.

“Kami ingin memastikan MPD, MPW, MKN, dan organisasi profesi berada pada frekuensi yang sama, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan notaris sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Purwandani.

Ia menambahkan bahwa forum ini juga menjadi ruang identifikasi permasalahan lapangan sekaligus penggodokan rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan disiplin.

Rakor ini diharapkan menghasilkan peta jalan pengawasan notaris yang lebih solid dan adaptif, terutama menghadapi dinamika layanan kenotariatan di tahun-tahun mendatang. Kemenkum Aceh menargetkan dokumen rencana pengawasan 2026 rampung berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan sepanjang tahun 2025.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kemenkum Aceh menggelar sosialisasi soal paradigma baru KUHP Nasional. Kegiatan ini digelar untuk memberi pemahaman utuh terkait aturan pidana baru yang akan segera berlaku penuh.

Dalam kegiatan ini, materi yang disampaikan mencakup gambaran umum KUHP baru, perubahan substansial, hingga penegasan asas legalitas dan pengakuan terhadap hukum adat.

Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, M. Ardiningrat Hidayat, menegaskan pentingnya kegiatan ini.

“KUHP baru membawa perubahan besar. Tidak hanya teknis, tapi juga filosofis. Semua pihak harus paham supaya implementasinya tepat sejak awal,” ujar Ardiningrat, Selasa (9/12/2025) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.

Ia menambahkan, ada banyak pasal baru, banyak penyesuaian, termasuk soal hukum adat dan tindak pidana berbasis teknologi. Kalau tidak dipahami betul, bisa salah menerapkan.

Dalam materi yang dipaparkan, KUHP baru menegaskan asas legalitas: sebuah perbuatan hanya bisa dipidana jika diatur oleh undang-undang yang sudah berlaku terlebih dulu. Namun, KUHP juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Peserta juga mendapat penjelasan mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Ada asas teritorial, asas perlindungan nasional, asas universal, hingga asas nasional aktif yang mengatur siapa saja yang bisa diproses hukum berdasarkan tempat tindak pidana dilakukan.

Tidak hanya itu. Kegiatan ini juga membahas konsep tindak pidana seperti permufakatan jahat, persiapan, percobaan, hingga penyertaan. Termasuk pula konsep pertanggungjawaban pidana seperti strict liability, vicarious liability, alasan pembenar, alasan pemaaf, hingga pertanggungjawaban korporasi.

Materi pemidanaan juga jadi perhatian peserta. KUHP baru menghadirkan sejumlah terobosan, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda dengan kategori baru, serta ketentuan pidana mati yang kini hanya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan.

“Sosialisasi ini baru langkah awal. Setelah ini, kita dampingi terus supaya adaptasi terhadap KUHP baru berjalan mulus. Jangan sampai ada salah kaprah,” ujar Ardiningrat.

Sosialisasi ini menjadi rangkaian upaya Kanwil Kemenkum Aceh dalam memastikan semua pemangku kepentingan siap menyambut era baru hukum pidana Indonesia.

Banda Aceh — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, melakukan audiensi dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, Selasa, (9/12/2025) di Meuligoe Wali Nanggroe,

Pertemuan ini membahas sinergi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) dan Lembaga Peradilan Adat Gampong sebagai instrumen layanan hukum yang diharapkan mampu memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa.

Kakanwil Meurah hadir bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, M. Ardiningrat Hidayat. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mengulas posisi Posbankumdes dalam relasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa adat di Aceh, yang selama ini dijalankan di tingkat gampong.

Wali Nanggroe menegaskan bahwa sistem penyelesaian sengketa adat di Aceh telah memiliki fondasi jelas melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Menurutnya, kehadiran Posbankumdes bukan ancaman bagi pranata adat, melainkan penguatan terhadap pola penyelesaian sengketa yang sudah berjalan di seluruh gampong di Aceh.

“Penyelesaian sengketa adat di gampong telah berfungsi baik dengan landasan Qanun 9/2008. Inilah perwujudan Posbankumdes di tingkat gampong di Aceh. Keduanya berada dalam jalur yang selaras, terutama dalam upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa,” ujar Wali Nanggroe.

Meurah Budiman menjelaskan bahwa Posbankumdes dibangun sebagai ruang konsultasi dan pendampingan hukum yang mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, layanan ini justru memperkuat peran perangkat adat dengan menyediakan kerangka pendampingan hukum yang lebih teratur.

“Posbankumdes tidak datang untuk menggantikan mekanisme adat. Sebaliknya, kami ingin masyarakat tetap memegang nilai dan tata kelola penyelesaian sengketa secara adat Aceh, namun dilengkapi dengan pendampingan hukum yang bisa memberi kepastian dan perlindungan termasuk penguatan literasi hukum. Upaya ini pada akhirnya berorientasi pada perluasan akses keadilan,” kata Meurah.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara institusi pemerintah dan lembaga adat menjadi elemen penting untuk memastikan implementasi Posbankumdes berjalan secara efektif. Kemenkum Aceh membuka peluang penyusunan pedoman terpadu yang mengintegrasikan pendekatan hukum nasional dan adat Aceh.

Audiensi diakhiri dengan kesepahaman untuk melanjutkan pembahasan lebih teknis pada pertemuan selanjutnya. Meurah menilai dukungan Wali Nanggroe sebagai komponen strategis dalam upaya memperkuat layanan hukum berbasis desa di seluruh Aceh.

Banda Aceh – Sepanjang Januari hingga 3 Desember 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mencatat 4.278 permohonan kekayaan intelektual (KI). Rinciannya: 750 merek, 78 paten, 3 desain industri, dan 3.447 hak cipta.

Meski terlihat besar, angka itu dinilai belum mencerminkan potensi Aceh yang sebenarnya. Banyak karya dari masyarakat dan kampus disebut masih belum didaftarkan.

“Potensi kita sebenarnya jauh lebih besar. Banyak inovasi dosen, penelitian mahasiswa, sampai karya seni dan teknologi tepat guna yang belum diajukan untuk pendaftaran KI,” kata Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, dalam Rapat Koordinasi Sentra KI dan Diseminasi Desain Industri 2025 di Banda Aceh.

Meurah menegaskan bahwa perlindungan KI bukan sekadar formalitas, tapi menyangkut keamanan hukum dan nilai ekonomi sebuah karya. Ia meminta perguruan tinggi lebih aktif membangun kesadaran hukum di lingkungan kampus.

“Kami ingin kampus jadi motor edukasi. KI itu harus didaftarkan sejak awal agar karya tidak mudah diklaim pihak lain,” ujarnya.

Rakor ini juga menjadi bagian dari langkah Kemenkum Aceh mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memperluas jejaring Sentra KI di seluruh Indonesia. Data yang terkumpul akan menjadi dasar strategi pembinaan, pelatihan, dan pendampingan di Aceh.

Forum tersebut membuka ruang bagi kampus untuk menyampaikan pengalaman dan tantangan dalam mengelola Sentra KI. Masukan itu akan dirangkum sebagai bahan penyusunan roadmap penguatan Sentra KI Perguruan Tinggi Aceh setiap tahun.

Meurah berharap upaya ini bisa mendorong peningkatan jumlah permohonan KI di masa mendatang.

“Kami ingin karya masyarakat Aceh tidak hanya dikenal, tapi juga terlindungi. Itu yang sedang kita kejar,” katanya.