Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Aceh menggelar sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmagan) Banda Aceh. Kegiatan ini berlangsung hari ini, Sabtu (11/4/2026), di Aula Bangsal Garuda, Banda Aceh.

Sosialisasi ini berfokus pada dua layanan yang sangat dekat dengan anak muda, yakni Perseroan Perorangan dan Apostille. Kepala Bidang AHU Kanwil Kemenkum Aceh, Hendri Rahman, hadir langsung memberikan paparan teknis kepada para mahasiswa.

Hendri menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan adalah badan hukum yang dirancang untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Mahasiswa dapat mendirikan perusahaan atas nama sendiri tanpa perlu akta notaris.

"Pendaftarannya cukup dilakukan secara online dengan biaya PNBP sebesar Rp 50.000. Ini memberikan kepastian hukum bagi usaha yang dirintis mahasiswa karena kekayaan pribadi terpisah dari kekayaan perusahaan," ujar Hendri Rahman.

Terkait layanan Apostille, Hendri menyebutkan bahwa layanan ini memangkas birokrasi legalisasi dokumen untuk kebutuhan di luar negeri, seperti ijazah untuk beasiswa. Saat ini, dokumen yang telah mendapatkan sertifikat Apostille dari Kemenkum otomatis diakui di 120 negara lebih tanpa perlu lagi verifikasi ke Kedutaan Besar.

Secara terpisah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwandani, menegaskan pentingnya mahasiswa memahami regulasi ini sejak dini agar mampu bersaing di era digital.

"Kami ingin mahasiswa Nagan Raya tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku ekonomi yang sadar hukum. Dengan Perseroan Perorangan, legalitas usaha menjadi lebih mudah, dan dengan Apostille, urusan dokumen internasional menjadi lebih cepat dan efisien," kata Purwandani.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah pendaftar Perseroan Perorangan di Aceh serta memudahkan akses informasi layanan publik bagi para mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Meulaboh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap layanan notaris di wilayah Aceh Barat, Jumat (10/4/2026).

Dalam kegiatan ini, Kemenkum Aceh juga membahas rencana pemekaran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris guna mengoptimalkan pengawasan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Notaris Rahmat Jhowanda, Meulaboh. Peninjauan dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Aceh Meurah Budiman yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Purwandani H. Pinilihan.

Tim memeriksa administrasi, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan notaris terhadap prosedur yang berlaku.

Kakanwil Meurah Budiman menegaskan pentingnya ketertiban administrasi bagi para notaris, terutama dalam penyampaian laporan bulanan.

"Kami memantau langsung untuk memastikan layanan notaris di Aceh Barat berjalan sesuai aturan. Notaris harus disiplin dalam menyampaikan laporan bulanan guna mewujudkan akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat," kata Meurah Budiman.

Selain pembinaan, tim juga mengevaluasi kinerja Majelis Pengawas Daerah (MPD). Mengingat luasnya wilayah kerja di Barat Selatan Aceh (Barsela), muncul rencana pemekaran MPD Aceh Barat menjadi dua wilayah kerja.

Sesuai arahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), pembagian wilayah direncanakan menjadi MPD Aceh Barat yang meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Kemudian MPD Aceh Selatan yang meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Singkil, dan Simeulue.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Purwandani Harum Pinilihan, menjelaskan bahwa pemekaran ini mengacu pada syarat minimal terdapat 12 notaris dalam satu wilayah MPD.

"Pemekaran ini bertujuan agar pembinaan dan pengawasan lebih efektif karena kendala geografis di Barsela cukup besar. Kami sedang mengoordinasikan rekomendasi pemekaran ini agar fungsi pengawasan MPD lebih maksimal," jelas Purwandani.

Terkait kendala di lapangan, Purwandani menyebutkan tidak adanya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Aceh Selatan sebagai unsur anggota MPD. Sebagai solusi, pihaknya akan melakukan koordinasi lintas wilayah dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

"Untuk wilayah yang tidak memiliki PTN, kami siapkan metode alternatif seperti koordinasi daring. Intensitas pengawasan berkala akan terus ditingkatkan agar seluruh notaris tetap patuh aturan," tambahnya.

Secara umum, Kemenkum Aceh menyatakan layanan notaris di wilayah Aceh Barat berjalan baik dan kondusif tanpa adanya pengaduan masyarakat. Kemenkum Aceh akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.

Meulaboh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh bergerak cepat melakukan langkah strategis untuk memacu daya saing produk unggulan di Kabupaten Aceh Barat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) guna memastikan produk lokal memiliki legalitas hukum yang kuat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dalam kunjungan koordinasi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkopukm) Aceh Barat, tim melakukan inventarisasi Kopdes Merah Putih yang aktif dan potensial. Pertemuan ini membedah berbagai potensi produk daerah yang berpeluang besar dilindungi melalui skema Indikasi Geografis (IG) maupun Merek Kolektif demi menjaga autentisitas produk asli Bumi Teuku Umar.

Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Aceh, Usman, menekankan bahwa perlindungan hukum adalah fondasi utama dalam pengembangan ekonomi kreatif.

"Kami ingin memastikan produk unggulan Aceh Barat memiliki identitas hukum yang jelas. Langkah inventarisasi ini vital agar potensi daerah, baik itu produk alam maupun kerajinan, tidak diklaim pihak lain dan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi," ujar Usman.

Selain menyasar sektor UMKM, Kemenkum Aceh juga memperkuat lini akademis dengan menyambangi Akademi Komunitas Negeri (AKN) Meulaboh. Dalam pertemuan yang disambut langsung oleh Direktur AKN Meulaboh tersebut, dibahas rencana strategis terkait pembentukan Sentra KI di lingkungan kampus sebagai wadah perlindungan bagi karya-karya inovasi dosen maupun mahasiswa.

Sinergi ini akan dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dijadwalkan pada 23 April 2026 mendatang. Tidak sekadar seremoni, kerja sama ini juga akan langsung diikuti dengan kegiatan asistensi teknis bagi operator Sentra KI guna mempercepat proses pendaftaran hak cipta, merek, hingga paten di lingkungan akademisi Aceh Barat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwandani Pinilihan, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kolaborasi lintas instansi ini.

"Sinergi antara pemerintah, dinas terkait, dan akademisi adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kami berkomitmen mengawal penuh agar ekosistem kekayaan intelektual di Aceh Barat terus berkembang, sehingga inovasi lokal memiliki daya tawar tinggi di level nasional hingga mancanegara," tegas Purwandani.

Melalui langkah jemput bola ini, Kemenkum Aceh berharap kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual semakin meningkat. Dengan legalitas yang terjamin, produk unggulan Aceh Barat diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat setempat.

Banda Aceh - Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa atau gampong membawa perubahan signifikan bagi masyarakat di Aceh. Hal ini ditegaskan oleh Keuchik Gampong Lancang Garam, Fauzan, saat menjawab pertanyaan dari pusat terkait efektivitas layanan hukum tersebut.

Momen ini terjadi dalam Sosialisasi Posbankum, Aplikasi SuperApps PASTI, dan Fasilitator P4GN yang digelar secara hybrid di Kantor Gubernur Banten, Rabu (9/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Hukum (Menkum) Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, melontarkan pertanyaan secara virtual kepada Fauzan mengenai dampak nyata yang dirasakan warga Lhokseumawe.

"Alhamdulillah, kehadiran Posbankum di Gampong Lancang Garam diterima oleh masyarakat dan disambut baik," ujar Fauzan di Aula Bangsal Garuda Kemenkum Aceh.

Fauzan menjelaskan bahwa bagi masyarakat Aceh, Posbankum memiliki peran krusial dalam memperkuat tatanan hukum adat. Kehadiran lembaga ini menjadi mitra strategis dalam mengoptimalkan peradilan adat gampong.

"Khususnya bagi Aceh sendiri, Posbankum ini memberikan penguatan terhadap peradilan adat gampong yang memang selama ini dijalankan dalam penyelesaian sengketa adat di tingkat gampong berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008," tuturnya.

Ia menambahkan, layanan yang tersedia kini jauh lebih komprehensif. Masyarakat tidak hanya dibantu dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga mendapatkan akses konsultasi hingga rujukan advokat secara cuma-cuma bagi warga miskin.

Selain peran Keuchik, performa paralegal di lapangan juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Saat ditanya mengenai permasalahan hukum apa yang paling sering muncul di tengah masyarakat Lancang Garam, terungkap bahwa isu domestik dan harta benda masih mendominasi.

Berdasarkan data di lapangan, permasalahan yang paling sering dikonsultasikan warga meliputi masalah kewarisan, perselisihan kecil antar warga, hingga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kehadiran Posbankum diharapkan mampu memitigasi konflik-konflik tersebut sebelum masuk ke ranah hukum yang lebih formal.

Menanggapi keberhasilan implementasi tersebut, Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Ia menyatakan komitmen penuh untuk terus mendukung keberadaan Posbankum di seluruh wilayah Aceh.

"Kami sangat mendukung penguatan Posbankum ini sebagai garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di tingkat gampong. Harapannya, kolaborasi antara hukum negara dan hukum adat melalui Posbankum ini dapat mewujudkan kepastian hukum yang humanis dan merata di seluruh Aceh," pungkas Meurah Budiman.

Banda Aceh - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi merilis inovasi digital lewat aplikasi SuperApp "PASTI". Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menyambut optimis kehadiran aplikasi ini dan meyakini masyarakat bakal semakin mudah mengakses layanan hukum.

Meurah Budiman menilai, integrasi layanan dalam satu platform merupakan solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu. Ia percaya, efisiensi birokrasi akan meningkat drastis seiring dengan digitalisasi ini.

"Kami melihat kehadiran SuperApp PASTI ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat. Sekarang, mau urus layanan hukum tidak perlu lagi bolak-balik. Cukup dalam satu genggaman, semuanya jadi lebih transparan dan cepat," kata Meurah Budiman di Aula Bangsal Garuda, Rabu (8/4/2026).

Peluncuran resmi aplikasi ini dilakukan oleh Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, di Kantor Gubernur Banten. Wisnu menegaskan bahwa aplikasi yang sudah tersedia di Android dan iOS ini adalah langkah konkret Kemenkum menghadirkan layanan yang modern dan terintegrasi.

"Ini bukan sekadar aplikasi, melainkan simbol perubahan cara kita bekerja dan melayani," tegas Wisnu di Serang, Rabu (8/4/2026).

Wisnu mengungkapkan bahwa saat ini birokrasi pemerintahan Indonesia tengah tancap gas menuju sistem yang lebih cepat, terbuka, dan sederhana. Transformasi digital melalui aplikasi "PASTI" diharapkan mampu memangkas sekat-sekat prosedur yang selama ini dianggap rumit oleh masyarakat.

"Kita ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan hukum kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu," jelasnya.

Lebih lanjut, Wisnu menekankan bahwa teknologi adalah jembatan bagi negara untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Dengan aplikasi ini, kendala geografis bukan lagi menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan hak-hak hukumnya.

"Negara hadir melalui teknologi untuk menjadi solusi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak lagi berbicara mengenai prosedur semata, melainkan tentang dampak nyata bagi masyarakat," pungkas Wisnu.

Di Aceh sendiri, Meurah Budiman memastikan pihaknya akan segera menyosialisasikan penggunaan aplikasi PASTI hingga ke pelosok desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Aceh.