Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, mengungkapkan komitmennya untuk menyukseskan rencana aksi reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Aceh pada tahun 2025.
“Kita akan menyukseskan agenda reformasi birokrasi dengan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat,” kata Meurah Budiman, Selasa (7/1/2025).
Hal itu disampaikan Meurah usai menerima arahan langsung arahan dari Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum. Sementara itu, para Kepala Divisi Kanwil Kementerian Hukum Aceh mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Aula Bangsal Garuda.
Seperti yang diketahui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej , Sekretaris Jenderal Nico Afinta, dan Inspektur Jenderal Reynhard Silitonga secara bergantian memberikan arahan kepada seluruh Pimpinan Tinggi Pratata baik pada Unit Eselon I maupun pada Kantor Wilayah.
Arahan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Pencanangan Zona Integritas dan Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum Tahun 2025. Meurah Budiman menyatakan bahwa arahan tersebut akan menjadi acuan dalam melaksanakan program kerja Kanwil Aceh.
Meurah memastikan pada tahun ini Kantor Wilayah Aceh akan berkontribusi aktif dalam agenda reformasi birokrasi. Bahkan, ia menargetkan pada tahun ini Kantor Wilayah Aceh dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
"Ini sudah menjadi komitmen kita, nantinya arahan dan masukan dari pimpinan akan kita sampaikan kepada jajaran di wilayah," ujar Meurah Budiman.
