Banda Aceh - Upaya memperkuat layanan bantuan hukum terus menjadi perhatian Kantor Wilayah Kemenkum Aceh. Hal ini dibahas dalam rapat analisis strategis implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang digelar di Ruang Corpu, Senin (15/9/2025).
Rapat tersebut menekankan pentingnya menjaga hak masyarakat miskin atas bantuan hukum yang berkualitas. Beberapa strategi dipaparkan, mulai dari penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas pelaksana bantuan hukum, hingga pemanfaatan sistem digital untuk memperluas jangkauan layanan.
Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, M Ardiningrat Hidayat menyebut bahwa fokus utama layanan bantuan hukum harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami berkomitmen melaksanakan strategi yang dibahas, mulai dari penguatan sistem pengaduan berbasis digital hingga peningkatan pembinaan teknis bagi PBH. Bantuan hukum harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat miskin,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan yang inklusif juga perlu didorong. “Tidak cukup hanya laporan administratif. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan kehadiran layanan hukum ini secara nyata,” kata Ardiningrat.
Rapat ini menjadi bagian dari program Analisis Evaluasi dan Implementasi Kebijakan, BSK Hukum yang nantinya melalui Forum Diskusi Strategi Kebijakan dihasilkan Rekomendasi Kebijakan terkait standar layanan bantuan hukum.
Disamping itu, Ardiningrat menjelaskan bahwa nantinya mekanisme bantuan hukum ini juga akan dioptimalkan lagi melalui Pos Bantuan Hukum di tingkat desa (Posbankumdes) yang saat ini tengah didorong pembentukannya di 6.497 Desa di Aceh.
“Posbankumdes menjalankan salah satu fungsi layanan bantuan hukum dan advokasi serta layanan rujukan advokat,” terangnya.
Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah strategis jangka pendek, menengah, dan panjang. Antara lain monitoring triwulanan, penyusunan modul pelatihan berbasis mutu, hingga digitalisasi media informasi layanan melalui portal terpadu.
Melalui koordinasi lintas instansi dan inovasi layanan, diharapkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum semakin mudah, transparan, dan akuntabel.
Pintoe Aceh 
