Banda Aceh – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Pendalaman dan Penguatan Pedoman Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi serta Penerapan Aplikasi Evadata, Kamis (27/2/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum, terutama terkait peraturan perundang-undangan dan regulasi daerah.
Kantor Wilayah Kemenkum Aceh turut berpartisipasi dalam kegiatan ini secara virtual dari Ruang CorpU. Hadir dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah Meurah Budiman dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Muhammad Ardiningrat Hidayat beserta sejumlah Analis Hukum dan Perancang anggota Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum yang berperan dalam melakukan analisis dan evaluasi kebijakan hukum di daerah.
Dalam sambutannya, Kepala BPHN Mien Usihen menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi peningkatan kompetensi para Analis Hukum maupun tim kerja yang melakukan analisis dan evaluasi hukum. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap pedoman analisis dan evaluasi hukum akan memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi PPPH harus terlibat aktif dalam kegiatan ini karena mereka memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan evaluasi regulasi di daerah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk memastikan peraturan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Kepala BPHN.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa analisis dan evaluasi hukum bukanlah upaya untuk mengoreksi kerja tenaga perancang peraturan perundang-undangan, melainkan untuk melihat efektivitas regulasi yang telah diterbitkan. Evaluasi ini akan mengidentifikasi apakah suatu peraturan masih relevan dengan perkembangan zaman atau justru menjadi hambatan bagi kebijakan yang lebih luas.
"Sering kali kita melihat obesitas regulasi di tingkat daerah, di mana peraturan yang diterbitkan terlalu banyak dan justru menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Oleh karena itu, analisis dan evaluasi hukum menjadi sangat penting untuk menata kembali regulasi yang ada agar lebih efisien dan tepat sasaran," tambahnya.
Dalam kesempatan ini, BPHN juga memperkenalkan Aplikasi Evadata, sebuah sistem digital yang dirancang untuk mengintegrasikan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan. Meskipun bukan aplikasi baru, Evadata kini dioptimalkan kembali agar lebih efektif dalam mendukung kerja-kerja analisis regulasi di tingkat kementerian, lembaga, dan kantor wilayah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh menyambut baik inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan Evadata akan membantu percepatan koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkum dalam menata regulasi yang lebih baik.
"Kami di Kanwil Kemenkum Aceh siap mengimplementasikan hasil Rakor ini. Dengan Evadata, kita dapat lebih sistematis dalam mengelola hasil analisis hukum serta menjadikannya dasar rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah," kata Meurah Budiman.
Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah dalam melakukan analisis dan evaluasi peraturan hukum.
"Tujuan akhirnya adalah menciptakan regulasi yang tidak hanya baik secara substansi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di masyarakat," pungkasnya.
Pintoe Aceh 
