Depok - Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2025 yang berlangsung di Depok, Jawa Barat.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mendorong capaian kinerja yang akuntabel dan berorientasi hasil.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman menegaskan bahwa keikutsertaan pihaknya bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen konkret dalam menyelaraskan target-target nasional dengan implementasi di wilayah.
“Rakor ini penting sebagai ruang evaluasi bersama dan penguatan komitmen antar unit, termasuk Kanwil Aceh. Kami ingin pastikan bahwa pelayanan hukum di Aceh semakin PASTI dan berintegritas,” kata Meurah.
Rakor ini nantinya akan dibuka langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan menghadirkan jajaran pimpinan eselon I serta narasumber eksternal dari KemenPAN-RB, BPKP, hingga Kementerian Keuangan. Selain sesi pengarahan dan pembahasan komisi, rangkaian acara juga diisi dengan uji kompetensi teknis bagi seluruh Pimpinan Tinggi Pratama.
Andy Indrady, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, selaku Ketua Steering Committee Rakor, dalam arahannya menyebut kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk menumbuhkan budaya kerja berbasis hasil.
“Kita ingin semua unit kerja, baik pusat maupun wilayah, bergerak dalam irama yang sama menuju reformasi birokrasi yang berdampak langsung ke publik,” ujarnya.
Kanwil Kemenkum Aceh sendiri terlibat aktif dalam beberapa komisi pembahasan, di antaranya bidang dukungan manajemen, pelayanan hukum, serta pembinaan hukum. Kehadiran langsung Pimpinan Tinggi Pratama dari Aceh di forum ini menunjukkan keseriusan instansi dalam berbenah dan memperkuat kinerja kelembagaan di daerah.
Rakor ini mengusung tema “Kementerian Hukum Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan Sinergi yang Kuat sebagai Pilar Keberhasilan Kinerja”. Melalui momentum ini, diharapkan seluruh jajaran Kemenkum, termasuk dari Aceh, mampu menjawab tantangan birokrasi ke depan dengan kerja kolaboratif, profesional, dan berorientasi hasil nyata.
Seperti yang diketahui, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Purwandani H. Pinilihan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum M. Ardiningrat Hidayat, dan Kepala Bagian TU dan Umum Arabi, dijadwalkan akan mengikuti kegiatan ini dari 29–31 Juli 2025 di BPSDM Hukum, Depok.
Pintoe Aceh 
