Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh mengikuti rapat koordinasi virtual yang digelar oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI pada Rabu (25/6/2025).
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat peran kantor wilayah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pusat secara efektif di tingkat daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun, yang dalam arahannya menekankan pentingnya integrasi strategi komunikasi, penguatan kerja sama kelembagaan, serta pelayanan hukum yang merata di seluruh Indonesia.
Ia juga menyoroti perlunya menyusun peta jalan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Agenda rapat kali ini secara khusus membahas optimalisasi fungsi Kanwil sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah. Menurut Ronald, Kantor Wilayah tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga harus menjadi penggerak sinergi kebijakan lintas sektor, khususnya dalam hal advokasi hukum dan penyebarluasan informasi publik yang inklusif.
Sebanyak tujuh Kepala Kantor Wilayah hadir dalam pertemuan virtual ini, termasuk perwakilan dari Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Masing-masing menyampaikan pandangan dan laporan singkat mengenai capaian, tantangan, serta inovasi yang telah dilakukan di wilayah kerja mereka.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut. Ia menilai forum ini sebagai ruang penting untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan antara pusat dan daerah.
“Forum ini penting sebagai wadah menyamakan langkah pusat dan daerah dalam melayani masyarakat,” ujar Meurah.
Meurah juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Aceh terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan daerah, termasuk dalam bidang pelayanan administrasi hukum, bantuan hukum, dan penyuluhan hukum berbasis komunitas.
“Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan kementerian,” ucap Meurah.
Diakhir pembahasan, Ronald Lumbuun kembali menggarisbawahi pentingnya membangun komunikasi lintas wilayah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kantor wilayah. Ia mendorong tiap Kanwil untuk melakukan evaluasi berkala dan menyusun rencana kerja yang adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional.
Pintoe Aceh 
