Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menggelar anjangsana ke rumah para purnabakti Pengayoman, Kamis (27/3/2025). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempererat silaturahmi di bulan Ramadan sekaligus menyambut Hari Raya Idul fitri.

Dalam kunjungan tersebut, Meurah Budiman, Kakanwil Kemenkum Aceh didampingi sejumlah pejabat dan jajaran. Mereka menyambangi beberapa titik kediaman purnabakti, memberikan bingkisan, serta berbincang hangat dengan para purnabakti pengayoman yang pernah mengabdikan diri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

"Ini bentuk kepedulian dan penghormatan kami kepada para purnabakti yang telah berjasa. Ramadan adalah momen yang tepat untuk mempererat kebersamaan," ujar Meurah Budiman.

Para purnabakti yang dikunjungi mengungkapkan terima kasih dan bahagia atas perhatian yang diberikan. Mereka menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang dianggap sebagai bukti bahwa ikatan kekeluargaan tetap terjaga meski sudah purna tugas.

Kegiatan anjangsana ini menjadi agenda rutin Kemenkum Aceh setiap tahunnya, terutama di bulan Ramadan. Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi kebahagiaan jelang Idul fitri.

Banda Aceh– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh mengikuti Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPermenkum) tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) pada Kamis (20/3/2025).

Rapat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kemenkum RI.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh, Muhammad Ardiningrat Hidayat bersama tim perancang peraturan perundang-undangan turut hadir dalam forum tersebut.

Direktur Perancangan Ditjen PP, Roberia, membuka acara dengan menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam harmonisasi regulasi daerah.

Menurutnya, aplikasi E-Harmonisasi yang dikembangkan Ditjen PP akan mempermudah proses penyelarasan regulasi di tingkat daerah.

“Kami berharap peserta rapat bisa memberikan masukan terhadap rancangan peraturan ini, agar nantinya dapat menjawab berbagai tantangan dalam penyusunan regulasi daerah," ujar Roberia.

Disamping itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhammad Ardiningrat Hidayat, menyatakan bahwa pengharmonisasian regulasi daerah sangat penting agar aturan di tingkat lokal tetap sejalan dengan sistem hukum nasional.

“Melalui regulasi baru ini, diharapkan proses harmonisasi Raperda dan Raperkada menjadi lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi seperti E-Harmonisasi juga akan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan yang berkualitas,” kata Ardiningrat.

Seperti yang diketahui, regulasi baru ini akan menggantikan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018. Salah satu perubahan utama adalah mekanisme pengharmonisasian berbasis elektronik melalui E-Harmonisasi yang nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh kantor wilayah dan pemerintah daerah.

Dalam sesi diskusi, perancang dari 33 kantor wilayah Kemenkum serta perwakilan pemerintah daerah memberikan masukan, terutama terkait jangka waktu pengharmonisasian, konsistensi nomenklatur Prolegda/Propemperda, serta format analisis konsepsi dalam regulasi baru ini.

Sebagai bagian dari acara, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan aplikasi E-Harmonisasi serta menerima buku panduan penggunaannya.

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh semakin serius dalam memperkuat pelindungan hak kekayaan intelektual di kalangan seniman.

Langkah ini ditandai dengan pertemuan antara jajaran Kemenkum Aceh dan Majelis Seniman Aceh di UPTD Taman Budaya Aceh, Rabu, (19/3/2025).

Dalam audiensi tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Purwandani H. Pinilihan memperkenalkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, termasuk dalam hal perlindungan hak cipta.

Purwandani juga memaparkan program Kawasan Karya Cipta, sebuah inisiatif yang menargetkan daerah-daerah yang aktif dalam melestarikan dan mempertunjukkan seni.

Disisi lain, Majelis Seniman Aceh mengungkapkan sejumlah agenda seni yang sedang berjalan, termasuk perayaan internasional Laksamana Malahayati yang telah diakui oleh UNESCO, serta kegiatan seni lainnya seperti Hikayat Aceh dan pentas seni di Rumah Sakit Jiwa Aceh.

Menanggapi hal ini, Purwandani menegaskan komitmennya untuk mendukung para seniman, baik melalui sosialisasi perlindungan hak cipta maupun pendampingan dalam pengajuan kekayaan intelektual.

"Kami memahami bahwa keterbatasan anggaran bisa menjadi kendala, tetapi sosialisasi tidak harus selalu dalam bentuk kegiatan formal. Forum diskusi yang lebih santai pun bisa menjadi cara efektif dalam menyebarkan informasi," kata Purwandani.

Ketua Majelis Seniman Aceh, Chairiyan Ramli, saat menyambut rombongan Kemenkum Aceh sangat mengapresiasi inisiatif ini.

"Kami senang dengan perhatian pemerintah terhadap para seniman. Banyak karya seni yang lahir dari Aceh, namun belum semua mendapat perlindungan hukum yang semestinya," ujar Chairiyan.

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh terus berbenah dengan menggelar pelatihan pelayanan publik bagi seluruh pegawainya. Tak sendiri, kali ini Kemenkum Aceh menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dikenal memiliki standar layanan prima.

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi tak bisa sekadar wacana. Peningkatan kualitas pelayanan publik, katanya, harus menjadi agenda utama.

“Ini langkah strategis untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, profesional, dan berkualitas,” ujar Meurah, Rabu (19/3/2025),

Tak sekadar teori, pelatihan ini dirancang dengan pendekatan praktis. Peserta tak hanya mendapat materi tentang standar pelayanan publik dan komunikasi efektif, tetapi juga terjun dalam simulasi pelayanan. Harapannya, teori yang dipelajari bisa langsung diterapkan di lapangan.

T. Alaidinsyah, Branch Manager BSI KCP Laksamana Malahayati dalam paparannya menilai kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan mutu layanan publik.

“Upaya ini diharapkan dapat membentuk pegawai Kemenkum Aceh lebih siap dan profesional dalam melayani masyarakat,” katanya.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kemenkum Aceh untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi publik. Dengan dukungan BSI, harapannya, pelayanan publik di Aceh semakin optimal, tak lagi berbelit, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Banda Aceh – Suasana Ramadan semakin terasa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh pada Selasa (18/3/2025) malam, dengan menggelar buka puasa bersama yang dihadiri oleh seluruh pegawai serta sejumlah pejabat lintas instansi.

Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh dalam sambutannya menekankan pentingnya kebersamaan di lingkungan kerja.

“Kegiatan ini bukan sekadar berbagi makanan, tetapi juga menguatkan solidaritas dan semangat kebersamaan di antara kita,” katanya.

Kegiatan dimulai dengan tausiyah menjelang berbuka puasa yang disampaikan oleh Ustadz Masrul Aidi.

Dalam ceramahnya, ia mengingatkan pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan kebersamaan.

“Bulan ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri, memperkuat hubungan dengan Allah SWT. serta mempererat silaturahmi,” ujarnya di hadapan para hadirin.

Setelah adzan Maghrib berkumandang, seluruh peserta berbuka bersama dalam suasana keakraban. Hidangan khas Aceh tersaji di meja, menemani perbincangan ringan di antara pegawai dan tamu undangan.

Usai berbuka, seluruh undangan melaksanakan shalat Maghrib, Isya, dan tarawih berjamaah.

Acara ditutup dengan doa bersama, menandai harapan agar kebersamaan ini terus terjaga, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga dalam keseharian kerja.

Seperti yang diketahui, kegiatan ini turut mengundang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Aceh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenham) Aceh, pegawai eks Kemenkumham Aceh, serta para pensiunan Kemenkumham Aceh.