Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menegaskan komitmen mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Pelaksanaan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Komitmen tersebut disampaikan dalam konsultasi publik dan penjaringan masukan yang digelar di Hotel Ayani Banda Aceh, Kamis (8/1/2026).

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Aceh, Nurdani, menyebut keterlibatan Kemenkum sejak tahap awal penting untuk memastikan regulasi tersusun harmonis, inklusif, dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas.

“Setiap pembentukan regulasi harus memenuhi asas formil dan materi muatan, serta mempertimbangkan prinsip HAM agar perlindungan hukum benar-benar dirasakan,” kata Nurdani.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Aceh melalui Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki peran strategis dalam mengawal substansi regulasi, termasuk mencegah tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan Qanun di daerah.

Kegiatan konsultasi publik ini dibuka oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Setda Aceh, Yusrizal Zainal. Ia menyebut Rancangan Pergub tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh.

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, di antaranya Plt Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir, akademisi UIN Ar-Raniry Prof Eka Srimulyani, serta perwakilan pemuda dari Youth ID Aceh, Bayu Satria.

Konsultasi publik ini diikuti unsur Pemerintah Aceh, instansi vertikal, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta komunitas penyandang disabilitas.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman, Kamis (8/1/2025) di Graha Pengayoman, Jakarta.

Pemberian predikat WBK ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Kanwil Kemenkum Aceh dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun zona integritas secara konsisten.

Menteri Hukum dalam sambutannya menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai sekadar pemenuhan indikator penilaian. Menurutnya, reformasi birokrasi harus dijalankan secara berkelanjutan.

“Reformasi birokrasi tidak semata-mata dimaknai sebagai sistem penilaian dalam membangun Zona Integritas, melainkan sebagai program berkelanjutan yang dilaksanakan secara konsisten, tidak terbatas pada satu periode tertentu,” ujar Supratman.

Ia menambahkan, ke depan tantangan utama bukan hanya meraih predikat, tetapi memastikan nilai-nilai Zona Integritas menjadi budaya kerja di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum.

“Ke depan, capaian yang tepat adalah menjadikan Zona Integritas sebagai budaya kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Ketika Zona Integritas telah menjadi budaya, ia akan melekat sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Hukum menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Reformasi birokrasi bukan hanya tentang membangun sistem, tetapi juga menanamkan nilai-nilai pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Meurah Budiman menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa predikat WBK merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.

“Predikat WBK ini adalah hasil kerja bersama seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Aceh. Ini bukan capaian individu, melainkan komitmen kolektif dalam membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa capaian WBK bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan nilai-nilai Zona Integritas sebagai budaya kerja sehari-hari, sehingga pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

Dengan raihan predikat WBK ini, Kanwil Kemenkum Aceh diharapkan mampu menjadi contoh dalam penerapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang bersih serta berintegritas.

Banda Aceh - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, Nico Afinta, menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan membuahkan berbagai capaian positif. Kinerja tersebut, kata dia, menjadi dasar penting dalam melanjutkan dan meningkatkan program kerja pada tahun 2026.

Pernyataan itu disampaikan Nico Afinta saat Apel Pagi Bersama Awal Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh satuan kerja, termasuk Kantor Wilayah Kemenkum Aceh yang mengikuti apel secara virtual dari Aula Bangsal Garuda.

Nico menekankan bahwa proses pelaksanaan kegiatan selama 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.

“Apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2025 merupakan hal yang sangat baik dan akan kita lanjutkan di tahun 2026. Ini adalah capaian bersama,” ujar Nico, Senin (5/1/2025).

Ia juga mengapresiasi kebersamaan dan sinergi pegawai Kemenkum yang dinilainya menjadi kunci keberhasilan organisasi. Berbagai prestasi yang diraih sepanjang 2025, lanjut Nico, harus dijadikan dasar evaluasi serta rencana tindak lanjut ke depan.

“Mari kita laksanakan seluruh program dengan lebih baik lagi di tahun 2026. Keberhasilan ini terletak pada kita semua,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh arahan Sekjen Kemenkum. Ia menegaskan bahwa jajaran Kemenkum Aceh siap melanjutkan program kerja dengan semangat kolaborasi dan peningkatan kinerja.

“Apa yang disampaikan Bapak Sekjen menjadi penguatan bagi kami di daerah. Capaian tahun 2025 akan kami jadikan pijakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan pada tahun 2026,” kata Meurah Budiman.

Pidie Jaya - Kementerian Hukum menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (3/1/2026).

Bantuan tersebut menjadi bentuk kehadiran Kementerian Hukum di tengah masyarakat yang tengah berjuang memulihkan diri akibat bencana alam yang melanda wilayah tersebut.

Bantuan yang disalurkan berupa pakaian layak pakai dan beras untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Seluruh bantuan itu dihimpun melalui solidaritas internal, melibatkan seluruh Kantor Wilayah serta Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman. Ia didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Purwandani, saat menyambangi lokasi terdampak dan menyerahkan bantuan kepada warga.

Meurah mengatakan, bantuan ini tidak hanya dimaknai sebagai penyaluran logistik, tetapi juga sebagai pesan empati dan kepedulian.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Pidie Jaya tidak merasa sendiri menghadapi musibah ini. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian seluruh jajaran Kementerian Hukum,” ujar Meurah Budiman di sela penyerahan bantuan.

Dalam kunjungan tersebut, Meurah juga menyempatkan diri berbincang langsung dengan para korban untuk mendengar kondisi dan kebutuhan mereka secara langsung.

Salah seorang korban bencana, Nurhayati, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya.

“Sejak banjir datang, kami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan keluarga,” ujarnya.

Kementerian Hukum berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban sekaligus menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Pemerintah, melalui berbagai unsur, diharapkan terus hadir secara konsisten untuk memastikan masyarakat terdampak dapat bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara layak.

Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman secara resmi melantik Usman sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Aula Bangsal Garuda pada Rabu (24/12/2025).

Dalam sambutannya, Meurah Budiman menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas, khususnya bagi pejabat yang bersinggungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan kualitas layanan dengan dedikasi tinggi serta menjunjung nilai-nilai integritas.

“Mudah-mudahan kita dapat terus melayani masyarakat dengan baik, mengingat peran kita yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan layanan masyarakat,” ujar Meurah.

Meurah juga memberikan motivasi kepada pejabat yang baru dilantik. Ia menyampaikan bahwa jabatan baru diharapkan dapat menjadi semangat baru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ke depan.

Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan acara pelepasan purnabakti bagi pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Aceh. Pada kesempatan tersebut, Meurah Budiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian para purnabakti selama bertugas.

“Semoga apa yang telah Bapak dan Ibu abdikan selama ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan selamat mengabdi kembali di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Meurah juga berharap para purnabakti tetap menjaga hubungan baik dengan jajaran Kantor Wilayah maupun satuan kerja ke depan.

“Kami berharap agar silaturahmi ini tetap terjalin. Jangan ragu untuk memberikan informasi apa pun kepada kami, baik berita suka maupun duka,” tutup Meurah.