Banda Aceh – Kantor Wilayah Kemenkum Aceh menggelar sosialisasi Permenkum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Senin (24/11/2025).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Muhammad Ardiningrat Hidayat, membuka kegiatan sekaligus menerangkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan proses harmonisasi berjalan tepat. Ia menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut.

“Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya. Kami berharap pemerintah daerah semakin intens berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Aceh, terutama pada tahap harmonisasi agar kualitas produk hukum daerah semakin baik,” ujar Ardiningrat.

Ia menambahkan, pihaknya siap memberikan pendampingan penuh.

“Harmonisasi itu bukan sekadar formalitas. Ini menyangkut kepastian hukum, sinkronisasi regulasi, dan penting untuk menghindari tumpang tindih aturan,” tegasnya.

Materi utama sosialisasi disampaikan oleh Rahmi, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya. Ia memaparkan secara rinci ketentuan baru dalam Permenkum Nomor 40 Tahun 2025, mulai dari tahapan harmonisasi, tujuan pengharmonisasian, hingga tata cara dan syarat pengajuan permohonan harmonisasi Ranperda dan Ranperkada melalui aplikasi e-Harmonisasi.

Rahmi juga menjelaskan mekanisme penanganan kendala teknis yang kerap terjadi di daerah, termasuk gangguan jaringan internet saat menggunakan aplikasi tersebut.

“Permenkum yang baru ini sekaligus mencabut Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018, sehingga semua proses harmonisasi daerah sekarang mengacu pada regulasi terbaru,” jelasnya.

Selama sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan berbagai kendala yang sering ditemui, seperti kelengkapan dokumen pengajuan dan alur pengharmonisasian. Tim perancang Kanwil Kemenkum Aceh langsung menanggapi seluruh pertanyaan secara interaktif selama kegiatan berlangsung.
Ardiningrat menegaskan kembali bahwa Kemenkum Aceh akan terus memperkuat layanan harmonisasi demi terciptanya produk hukum daerah yang lebih berkualitas.

“Kami ingin setiap regulasi di Aceh lahir dari proses yang matang dan terarah. Kalau ada kendala, sampaikan saja. Kita selesaikan bersama,” pungkasnya.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mencatat tiga kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah menuntaskan pembentukan Pos Bantuan Hukum Gampong (Posbankumdes) hingga 100 persen.

“Ya, sudah ada 3 daerah, yaitu Aceh Jaya, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang,” sebut Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, Senin (24/11/2025).

Capaian ini disebut sebagai tonggak penting dalam perluasan akses bantuan hukum di tingkat desa, terutama bagi masyarakat miskin yang masih kesulitan menjangkau layanan hukum formal.

Kakanwil Meurah Budiman menilai capaian tersebut bukan sekadar angka, tetapi indikator bahwa budaya kesadaran hukum mulai tumbuh dari akar rumput.

“Posbankumdes ini bukan sekedar formalitas semata, tapi fondasi perlindungan hukum bagi warga desa. Kalau tiga daerah bisa tuntas, daerah lain seyogyanya dapat terus berproses” ujar Meurah.

Menurutnya, Aceh masih memiliki banyak kabupaten/kota yang belum mencapai target pembentukan Posbankumdes secara penuh. Padahal, keberadaan pos ini menjadi mekanisme paling dekat dan paling murah bagi warga untuk mendapatkan informasi hukum, layanan konsultasi, hingga rujukan ke PBH atau lembaga terkait.

“Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh agar pembentukan Posbankumdes ini menjadi gerakan bersama. Tujuannya sederhana: jangan ada warga yang kehilangan hak hanya karena tidak paham prosedur hukum,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, M. Ardiningrat Hidayat. Ia menilai percepatan pembentukan Posbankumdes adalah kebutuhan mendesak, terutama di tengah meningkatnya kasus-kasus hukum yang melibatkan masyarakat desa, mulai dari sengketa tanah hingga persoalan administrasi kependudukan.

“Posbankumdes itu garda terdepan. Ia mencegah masalah sebelum jadi perkara. Itu sebabnya kami mendorong seluruh daerah untuk segera bergerak, tidak menunggu momentum,” jelas Ardiningrat.

Keberadaan Posbankumdes juga akan memperkuat program pembangunan zona akses keadilan yang sedang digalakkan Kementerian Hukum. Dalam konteks Aceh, kebijakan ini lebih relevan karena struktur sosial masyarakat gampong sangat bergantung pada perangkat desa dalam penyelesaian masalah. Tanpa dukungan pengetahuan hukum, peran tersebut berisiko menghasilkan keputusan yang tidak sesuai peraturan.

Selain itu, Ardiningrat juga menerangkan bahwa Posbankum Gampong menjadi penguat pelaksanaan penyelesaian sengketa berbasis adat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Pergub 60 Tahun 2013, dan SKB Gubernur, Ketua MAA, dan Kapolda Aceh Tahun 2011.

Posbankum membantu perangkat gampong menangani perselisihan secara tepat, mencegah eskalasi perkara, serta memastikan setiap penyelesaian tetap selaras dengan kepastian hukum dan nilai adat setempat sebagaimana yang telah berjalan saat ini. Melalui Posbankum, Kementerian Hukum melaksanakan layanan peningkatan literasi hukum dan pelatihan bagi paralegal desa serta akses terhadap advokat/pemberi bantuan hukum terakreditasi (pro bono).

Kanwil Kemenkum Aceh telah menyiapkan pola pendampingan, mulai dari sosialisasi hingga asistensi teknis. Ia mendorong agar seluruh daerah lain untuk tidak menunda, sebab seluruh dukungan administratif telah disiapkan.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah komitmen dan kemauan dari kabupaten/kota. Begitu mereka siap, kita dampingi sampai selesai. Tidak ada yang ditinggalkan,” katanya.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mengikuti pembukaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Senin (24/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh delapan pegawai Kemenkum Aceh sebagai peserta resmi uji kompetensi tahun ini dari Aula Bangsal Garuda.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa uji kompetensi ini merupakan bagian penting dari penguatan kapasitas SDM sekaligus mendukung arah transformasi birokrasi yang sedang dijalankan Kementerian Hukum.

“Ukom ini bukan kegiatan seremonial. Ini instrumen untuk memastikan kemampuan teknis ASN benar-benar sesuai kebutuhan organisasi dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” kata Gusti Ayu.

Ia juga meminta para peserta mengikuti seluruh rangkaian dengan sungguh-sungguh karena hasilnya berdampak langsung pada jenjang karir serta kualitas pelayanan publik.

“Lulusnya Anda dalam uji kompetensi akan membuka peluang pengembangan karir dan yang lebih penting, meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Tunjukkan bahwa Anda adalah analis dan penyuluh hukum yang kompeten dan teruji,” ujarnya.

Usai pembukaan, peserta langsung melanjutkan agenda Uji Potensi serta Analisis Kasus yang harus diselesaikan sesuai standar teknis jabatan fungsional masing-masing.

Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, di akhir kegiatan menyampaikan dukungannya kepada seluruh peserta. Ia menilai uji kompetensi merupakan bagian dari upaya besar kementerian untuk menghadirkan ASN yang lebih profesional dan responsif.

“Kami bangga delapan pegawai Aceh ikut dalam ukom ini. Ini kesempatan untuk membuktikan kapasitas dan meningkatkan kualitas layanan hukum kita. Saya berharap semua peserta dapat meraih hasil terbaik,” ujar Meurah.

Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, bertemu Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah untuk membahas strategi percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum Gampong (Posbankumdes) di Aceh, Senin (24/11/2025).

Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh dengan melibatkan sejumlah pejabat terkait, termasuk Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Syakir, Kadis DPMG Aceh Iskandar, Kabiro Hukum M. Junaidi, serta pejabat Kanwil Kemenkum Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Meurah menyampaikan bahwa pembentukan Posbankumdes di Aceh masih jauh dari target. Hingga saat ini, baru tiga kabupaten/kota yang berhasil mencapai capaian 100 persen, yaitu Aceh Jaya, Aceh Tamiang, dan Lhokseumawe.

“Progress kita masih perlu percepatan. Tiga daerah sudah tuntas, tapi daerah lain belum optimal. Karena itu kami berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk menyiapkan strategi bersama agar semua kabupaten/kota bisa menyusul,” ujar Meurah.

Posbankumdes sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang kuat sejak lama, yakni Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat di Aceh.

Dengan dasar tersebut, Meurah berharap setiap gampong memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk menyediakan layanan hukum dasar bagi masyarakat.

“Regulasinya sudah lengkap sejak 2008. Tinggal komitmen daerah untuk merealisasikan. Posbankumdes ini penting karena menjadi pintu pertama masyarakat mendapatkan bantuan hukum,” kata Meurah.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut baik laporan dan pemetaan yang disampaikan Kanwil Kemenkum Aceh. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap memperkuat koordinasi lintas instansi demi memastikan seluruh daerah dapat membentuk Posbankumdes secara merata.

“Kita tidak boleh menunda. Posbankumdes ini langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga di tingkat gampong. Pemerintah Aceh akan mendukung penuh percepatan ini,” ujar Fadhlullah.

Ia menambahkan bahwa keberadaan Posbankumdes akan membantu memperkuat sistem penyelesaian sengketa adat, sekaligus memastikan masyarakat memiliki akses informasi hukum yang mudah dan terjangkau.

“Ini soal memastikan layanan hukum hadir untuk semua,” katanya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyusunan langkah lanjutan, mulai dari pemetaan daerah yang belum memenuhi target, penyesuaian strategi pendampingan, hingga koordinasi teknis dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Aceh bersama Kanwil Kemenkum Aceh menargetkan peningkatan signifikan hingga tuntas 100% pembentukan Posbankumdes dalam waktu dekat, dengan harapan seluruh gampong dapat memiliki layanan hukum dasar yang memadai.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyusunan langkah lanjutan, mulai dari pemetaan daerah yang belum memenuhi target, penyesuaian strategi pendampingan, hingga koordinasi teknis dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk pelibatan Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh melantik dan mengambil sumpah seorang Notaris Pengganti, Teuku Rulianda Zhafirin, yang digelar pada Senin (24/11/2025) di Ruang CorpU Kemenkum Aceh.

Pelantikan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Purwandani H. Pinilihan, yang menekankan pentingnya integritas dan kecermatan dalam menjalankan jabatan yang melekat langsung pada kepentingan publik.

Dalam sambutannya, Purwandani menyebut bahwa jabatan notaris bukan sekadar profesi, melainkan amanah yang memiliki konsekuensi hukum yang besar. Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan dan akta yang dibuat notaris menjadi dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian, sehingga kesalahan kecil sekalipun dapat berdampak luas.

“Notaris itu penjaga gerbang kepastian hukum. Karena itu saya berharap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, patuh pada kode etik, dan teliti dalam setiap tindakan,” ujar Purwandani.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan layanan kenotariatan di Aceh terus meningkat, sehingga kehadiran notaris pengganti harus mampu menjaga keberlanjutan layanan kepada masyarakat.

“Masyarakat datang ke notaris dengan harapan mendapatkan kepastian. Maka jangan kecewakan mereka. Laksanakan tugas dengan profesional dan selalu berpegang pada aturan,” katanya.

Pelantikan Notaris Pengganti dilakukan untuk memastikan layanan kenotariatan tetap berjalan ketika notaris definitif berhalangan sementara. Dengan sumpah yang diucapkan, notaris pengganti memikul kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan, menjunjung asas kehati-hatian, serta memastikan semua akta disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Harapan kami sederhana namun penting: hadirkan layanan yang cepat, akurat, dan berintegritas. Itu kewajiban moral sekaligus tanggung jawab hukum,” ujar Purwandani.