Banda Aceh - Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Aceh pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan hasil positif. Sejumlah indikator utama bahkan mencapai nilai sempurna, mencerminkan tata kelola organisasi yang kuat.

Berdasarkan dokumen rapat pengendalian kinerja, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercatat 100. Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 85,99 dengan predikat A.

Selain itu, sejumlah indikator lain seperti RKT-RB, laporan SPIP, hingga tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal juga telah mencapai 100 persen. Indeks layanan kesekretariatan pun tinggi, yakni 3,82 dari skala 4.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menyebut capaian tersebut menunjukkan dasar organisasi yang kuat.

“Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola dan akuntabilitas kinerja di Kanwil Kemenkum Aceh berjalan dengan baik. Namun, kami tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan dan percepatan kinerja di seluruh bidang,” ujar Meurah Budiman.

Pada aspek penyerapan anggaran, dari total anggaran sebesar Rp18,93 miliar, sudah terealisasi Rp4,23 miliar atau sekitar 22,35 persen. Penyerapan tertinggi terjadi di Setjen sebesar 30,87 persen, sementara beberapa satker seperti BPHN (1,46 persen), BSK (1,27 persen), dan KI (3,38 persen).

“Ini menjadi perhatian kita bersama untuk mendorong percepatan realisasi pada triwulan berikutnya,” tutup Meurah Budiman.

Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh, Meurah Budiman, melantik sejumlah pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Aceh, Kamis (2/4/2026) di Aula Bangsal Garuda.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Kakanwil Meurah Budiman juga melantik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan notaris.

Dalam prosesi tersebut, Meurah Budiman secara resmi mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan ini adalah kepercayaan negara. Saya berharap saudara-saudara dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Meurah Budiman dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pejabat fungsional, khususnya analis hukum dan penyuluh hukum, dalam memperkuat kesadaran hukum di masyarakat. Menurutnya, keduanya menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi serta memastikan implementasi regulasi berjalan dengan baik.

“Analis hukum dan penyuluh hukum memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat. Ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Meurah Budiman mengingatkan para PPNS agar menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas.

“PPNS harus memahami batas kewenangan sebagaimana diatur dalam regulasi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap penanganan perkara,” tegasnya.

Sementara itu, kepada para notaris yang baru dilantik, Meurah Budiman berpesan agar senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa profesi notaris diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kepastian hukum.

“Notaris adalah pejabat umum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui akta autentik. Oleh karena itu, saya mendorong agar saudara selalu berpegang pada regulasi yang berlaku dan menjaga integritas profesi,” katanya.

Menutup sambutannya, Meurah Budiman memberikan motivasi kepada seluruh pejabat yang dilantik agar terus meningkatkan kapasitas diri dan adaptif terhadap perkembangan hukum.

“Saya berharap saudara-saudara terus belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta institusi. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian terbaik,” pungkasnya.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh mengikuti kegiatan Sosialisasi Panduan Teknis Penilaian Mandiri SAKIP dan Penginputan Capaian Kinerja melalui aplikasi e-performance tahun 2026, Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini digelar secara virtual dan diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Aceh.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Arabi, mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Corporate University (CorpU) Kanwil Kemenkum Aceh bersama tim perencanaan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, mengikuti kegiatan secara terpisah dari lokasi lain.

Sosialisasi dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum yang menekankan pentingnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dinilai menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, serta mitigasi risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa capaian nilai SAKIP Kementerian Hukum saat ini berada pada kategori BB dengan skor 78,54. Meski dinilai cukup aman, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai kategori A, yang menjadi target kinerja ke depan.

Selain itu, disampaikan pula bahwa salah satu syarat untuk memperoleh remunerasi sebesar 100% adalah capaian nilai SAKIP minimal kategori A atau di atas 80,01. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja didorong untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan nilai SAKIP dilakukan melalui penilaian mandiri AKIP menggunakan aplikasi e-performance. Setiap satuan kerja diwajibkan melakukan penilaian mandiri yang nantinya akan direviu oleh Sekretariat Jenderal melalui mekanisme self assessment sebagai dasar evaluasi dan perbaikan.

Kakanwil Kemenkum Aceh Meurah Budiman menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas kinerja. Kami di Kanwil Kemenkum Aceh berkomitmen mendorong seluruh satuan kerja agar lebih optimal memanfaatkan e-performance dan meningkatkan kualitas penilaian mandiri, sehingga target SAKIP kategori A dapat tercapai,” ujar Meurah Budiman.

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menggelar rapat harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Gampong Wisata, Selasa (31/3/2026) di Aula Bangsal Garuda.

Pertemuan itu dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh Meurah Budiman, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Muhammad Ardiningrat Hidayat, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPRK Aceh Besar, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Meurah Budiman mengatakan harmonisasi diperlukan agar rancangan qanun memiliki landasan yuridis yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Menurutnya, proses ini penting untuk memastikan produk hukum daerah tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan dapat diterapkan secara efektif dalam tata kelola pariwisata di tingkat gampong.

Meurah juga menekankan pentingnya harmonisasi vertikal dan horizontal dalam penyusunan qanun itu. Salah satu fokus pembahasan ialah integrasi prinsip wisata halal sebagai bagian dari identitas kekhususan Aceh.

“Sehingga pengaturan pariwisata di gampong tetap sejalan dengan syariat Islam dan kebutuhan pengembangan daerah,” ujar Meurah.

Ketua Banleg DPRK Aceh Besar menyebut rancangan qanun itu sebagai inisiatif strategis untuk memberi payung hukum kepada masyarakat gampong dalam mengelola potensi alam dan budaya. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan pariwisata yang mandiri, profesional, dan berbasis kearifan lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Muhammad Ardiningrat Hidayat menilai harmonisasi krusial untuk mencegah tumpang tindih aturan.

“Ya untuk mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan aplikatif,” kata Ardiningrat.

Dalam rapat itu, Tim Kerja Harmonisasi menyampaikan sejumlah catatan, antara lain penegasan aspek legalitas, perbaikan konsiderans dan dasar hukum, penyesuaian ketentuan umum, serta penyempurnaan norma pasal mengenai mekanisme penilaian gampong wisata, produk wisata berbasis jasa, kualitas sumber daya manusia pengelola, kelembagaan, promosi, dan pemasaran.

Pada akhir rapat, seluruh peserta menyepakati usulan perubahan dari tim perancang. DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menindaklanjuti hasil harmonisasi itu dengan memperbaiki draf rancangan qanun sebelum memasuki tahap pemfasilitasan dan pengundangan.