Banda Aceh - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Otto Hasibuan, menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi dinamika politik dan sosial. Hal itu disampaikan dalam Apel Bersama yang digelar serentak, Senin (15/9/2025) secara hybrid.
Dalam sambutannya, Otto menyoroti aksi unjuk rasa yang sempat memanas di sejumlah kota akhir Agustus lalu. Menurutnya, ASN harus berdiri tegak lurus di atas aturan, tidak terlibat politik praktis, dan tetap mengutamakan pelayanan publik yang adil serta profesional.
"Netralitas bukan sekadar slogan, tetapi fondasi menjaga kepercayaan publik. ASN harus jadi perekat bangsa di tengah perbedaan aspirasi," tegas Otto.
Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Aceh dari Aula Bangsal Garuda, Banda Aceh. Hadir langsung Kadiv Pelayanan Hukum, Purwandani H Pinilihan, serta Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, M Ardiningrat Hidayat, bersama seluruh pegawai.
Selain itu, hadir pula jajaran dari Kantor Wilayah Kementerian HAM Aceh, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Aceh, dan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Aceh.
Dalam apel itu, Otto menegaskan lima pesan penting untuk ASN: menjaga integritas dan disiplin, netral dalam pelayanan publik, bijak bermedia sosial, profesional dalam kinerja, serta memperkuat sinergi lintas instansi.
"ASN tidak boleh terjebak provokasi, apalagi memperkeruh suasana dengan narasi di media sosial," ujarnya.
Sementara itu, jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Aceh menyatakan komitmen untuk menjalankan arahan tersebut. Momentum apel bersama ini menjadi pengingat bahwa ASN di lingkungan Kemenkum Aceh harus tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi, serta tidak terbawa arus dinamika politik sesaat.
Apel bersama ini ditutup dengan ajakan Otto agar seluruh ASN menjadikan netralitas sebagai kehormatan. “Dengan netral, kita menjaga kredibilitas birokrasi, melindungi demokrasi, dan memastikan pelayanan publik tetap adil,” pungkasnya.
Pintoe Aceh 
