Banda Aceh – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan 2024.
Raihan ini melengkapi catatan 16 kali WTP berturut-turut sejak 2009, terbanyak di antara kementerian/lembaga.
Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berlangsung di Jakarta, Jumat (3/10), dan diikuti secara virtual oleh jajaran Kanwil Kemenkum Aceh.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut capaian tersebut sebagai penutup yang baik sebelum Kemenkumham bertransformasi menjadi tiga kementerian: Kemenkum, KemenHAM, serta Kemenimipas.
“Ini akhir yang manis dalam perjalanan panjang tata kelola keuangan Kemenkumham,” katanya.
Supratman menambahkan, saat ini tengah dilakukan proses likuidasi eks satker Kemenkumham. Dari 1.167 satker, sebanyak 1.020 sudah selesai dilikuidasi, sementara 147 lainnya masih berproses.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengapresiasi capaian Kemenkumham.
“Ini WTP ke-16 berturut-turut dan terbanyak di Republik Indonesia,” ujarnya.
Kakanwil Kemenkum Aceh Meurah Budiman mengatakan, raihan ini menjadi motivasi bagi jajaran daerah.
“Prestasi ini mendorong kami untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Pintoe Aceh 
