Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, mengikuti kegiatan Obrolan Penilaian Kompetensi Edisi Terkini (OPLET) Series 2.0 yang digelar secara daring oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini menjadi sorotan karena diwarnai pencapaian prestisius BPSDM Hukum yang berhasil meraih Akreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sertifikat Akreditasi A dengan nilai 98,7 itu diserahkan oleh Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah dan diterima langsung oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani.
Dalam sambutannya, Gusti Ayu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan berharap dukungan penuh dari setiap unit eselon I Kemenkum untuk memperkuat Assessment Center BPSDM Hukum.
Gusti Ayu menegaskan bahwa capaian akreditasi tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan motivasi untuk terus menjaga kualitas dan kredibilitas layanan penilaian kompetensi ASN. Ia menekankan pentingnya membentuk aparatur yang profesional dan berintegritas melalui penilaian kompetensi yang objektif serta berkelanjutan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari tiga narasumber ahli. Sesi pertama diisi oleh Wakiran, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BKN, yang membahas strategi percepatan penyediaan data profil kompetensi ASN. Ia menyinggung rendahnya Indeks Kapabilitas SDM (HCI) Indonesia yang menurut data Bank Dunia baru mencapai 54 persen dari potensi optimal, serta keterbatasan data profil ASN yang menjadi tantangan dalam penerapan manajemen talenta.
Sesi kedua menghadirkan Iwan Kurniawan, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BPSDM Hukum, yang memaparkan hasil penilaian kompetensi di 11 Kantor Wilayah tahun 2025. Dari total 644 peserta, sebanyak 84,4 persen dinyatakan optimal, 96 cukup optimal, dan 4 kurang optimal. Iwan melihat adanya kesenjangan pada kemampuan berpikir kritis, strategis, dan kesadaran diri yang masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat potensi ASN ke depan.
Sementara itu, sesi terakhir dipaparkan oleh Fajar S. Taman, Kepala Biro SDM Kementerian Hukum, yang menekankan transformasi manajemen ASN dari pola administratif menuju manajemen talenta berbasis kinerja dan kompetensi. Ia menjelaskan, hasil penilaian kompetensi akan dimanfaatkan untuk pemetaan talenta, perencanaan karier, pengisian jabatan, serta penyusunan program pengembangan kompetensi sesuai PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017.
Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah penting dalam membangun SDM hukum yang unggul dan adaptif.
“Kegiatan seperti OPLET 2.0 ini menjadi ruang belajar bagi seluruh jajaran untuk memperkuat kapasitas diri dan memahami arah kebijakan pengembangan talenta ASN. Dengan begitu, setiap pegawai dapat berkontribusi maksimal untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Pintoe Aceh 
