Banda Aceh – Momen Bulan Puasa Ramadan 1447 Hijriah dimanfaatkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Aceh melaksanakan aksi sosial dengan berbagi takjil.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembagian takjil tahun ini dibagikan kepada masyarakat di kawasan pesisir, Rabu (4/3/2026).

Hadir pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi PPPH Muhammad Ardiningrat Hidayat, serta para pejabat struktural dan staf di lingkungan Kanwil Kemenkum Aceh.

Meurah Budiman bersama para Kepala Divisi turun langsung menyapa warga dan nelayan. Suasana hangat menyelimuti dialog singkat antara jajaran Kemenkum Aceh dengan masyarakat pesisir.

Meurah Budiman, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap sesama di bulan penuh berkah.

"Hari ini kami dari jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat pesisir. Ini bukan sekadar membagikan makanan berbuka, tapi bentuk syukur dan upaya kami untuk terus menjalin silaturahmi dengan warga," ujar Meurah Budiman di sela-sela pembagian takjil.

Meurah menjelaskan, semangat berbagi ini sejalan dengan arahan pusat agar jajaran Kemenkum tidak hanya fokus pada pelayanan publik, namun juga mengasah kepekaan sosial.

"Kami ingin keberadaan Kemenkum di Aceh dirasakan manfaatnya secara langsung. Semoga paket takjil yang kami salurkan ini bisa sedikit menambah kebahagiaan warga saat waktu berbuka tiba," tambahnya.

Kegiatan "Ramadan Berbagi" ini disambut antusias oleh warga pesisir. Kehadiran pimpinan tinggi Kemenkum Aceh di tengah-tengah pemukiman nelayan memberikan kesan positif bagi masyarakat setempat.

Aksi sosial ini merupakan salah satu dari rangkaian agenda rutin Kanwil Kemenkum Aceh selama bulan suci Ramadan untuk memperkuat solidaritas internal sekaligus kepedulian eksternal terhadap lingkungan sekitar.

Aceh Jaya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh memperkuat peran Pos Bantuan Hukum Desa/Gampong (Posbankumdes) dalam kegiatan Penguatan dan Pendampingan Pelaporan Posbankumdes Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Aceh Jaya.

Penguatan ini disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Muhammad Ardiningrat Hidayat, dalam forum yang diikuti seluruh keuchik gampong di Aceh Jaya, baik secara langsung maupun virtual.

Ardiningrat menegaskan Posbankumdes merupakan instrumen negara untuk menghadirkan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat. Pembentukannya dilakukan atas inisiatif kepala desa atau lurah dengan pendampingan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

"Dan ditetapkan melalui peraturan desa atau keputusan kepala desa/lurah, serta wajib memiliki minimal satu paralegal," sebut Ardiningrat, Selasa (3/3/2026).

Ardiningrat menyatakan pemerintah menargetkan setiap desa memiliki satu Posbankumdes agar masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi, hingga rujukan advokat secara lebih cepat dan sederhana.

Kehadiran Posbankumdes untuk memastikan agar seluruh warga desa, termasuk kelompok tidak mampu, memperoleh akses pendampingan hukum yang setara.

"Posbankumdes menjadi wadah layanan informasi dan konsultasi hukum, advokasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi, serta rujukan kepada advokat pemberi bantuan hukum," katanya.

Dalam konteks Aceh, ia menerangkan Posbankum di tingkat gampong diposisikan sebagai bagian dari penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

"Peradilan Adat Gampong di Aceh yang menjalankan penyelesaian sengketa adat di gampong berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 telah diafirmasi sebagai bentuk khusus Posbankumdes di Aceh," tegas Ardiningrat.

Data pelaporan layanan Posbankumdes/Peradilan Adat Gampong per 2 Maret 2026 mencatat Posbankumdes di Aceh telah menangani 150 laporan, dengan 100 perkara diselesaikan melalui mediasi, 38 layanan konsultasi hukum, 5 bantuan hukum dan advokasi, serta 7 rujukan advokat. Dominasi mediasi menunjukkan pendekatan nonlitigasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa di tingkat desa.

"Jumlah pelaporan ini masih sangat jauh dari total gampong yang ada di Aceh. Oleh karena itu, melalui pendampingan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, kami terus mendorong keuchik-keuchik untuk menyampaikan laporan layanan informasi dan konsultasi hukum, advokasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi, serta rujukan kepada advokat pemberi bantuan hukum ke aplikasi yang telah disiapkan," pungkas Ardiningrat.

Dengan telah terbentuknya Posbankumdes di seluruh Indonesia termasuk di Aceh, Presiden akan meresmikan secara nasional pada tanggal 8 April 2026 mendatang.

Banda Aceh - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Aceh menggelar Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah (PI) bagi para pegawainya. Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, turun langsung memantau ujian dan mengingatkan peserta soal integritas.

Pelaksanaan ujian ini dilaksanakan di Aula Bangsal Garuda, Rabu (4/3/2026). Ada empat pegawai yang mengikuti tahapan ini setelah sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Para peserta tampak fokus mengerjakan soal di depan layar masing-masing. Mereka menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) COMET SIMPEG milik Kementerian Hukum.

Meurah Budiman yang meninjau langsung untuk memastikan jalannya ujian berlangsung tertib tanpa kendala teknis.

"Yang paling penting adalah integritas. Saya minta semua peserta ujian hari ini betul-betul menjaga hal tersebut," kata Meurah Budiman di lokasi.

Meurah mengingatkan ujian ini bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Menurutnya, tes ini menjadi tolok ukur utama untuk menilai kelayakan abdi negara sebelum mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat.

"Tujuannya jelas, kita ingin tahu sejauh mana kemampuan riil PNS. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa peserta ini memang benar-benar memenuhi syarat dan secara kualitas layak untuk kenaikan pangkat," tegasnya.

Untuk menjamin tes berjalan transparan, pengawasan tak cuma dilakukan dari dalam ruangan. Tim Seleksi dari Biro SDM Kementerian Hukum turut memantau gerak-gerik peserta secara berlapis melalui aplikasi Zoom.

Aceh Jaya - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya menerima piagam penghargaan atas capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) sebesar 100 persen di seluruh desa di tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Aceh, Meurah Budiman, kepada Bupati Aceh Jaya, Safwandi, Selasa (3/3/2026).

Penyerahan piagam berlangsung di aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemkab Aceh Jaya yang turut dihadiri jajaran pemerintah daerah serta para keuchik (kepala desa). Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkum Aceh juga menyerahkan secara simbolis Surat Tanda Registrasi (STR) Posbankumdes kepada perwakilan Keuchik.

Meurah Budiman mengapresiasi komitmen Pemkab Aceh Jaya yang dinilai serius dalam memperluas akses keadilan melalui pelayanan hukum bagi masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Capaian 100 persen pembentukan Posbankumdes di seluruh desa ini bukan hal yang mudah. Ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat desa mendapatkan akses bantuan hukum yang memadai,” kata Meurah dalam sambutannya.

Menurutnya, keberadaan Posbankumdes menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ia berharap Posbankumdes tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga aktif memberikan layanan.

“Dengan adanya kegiatan yang kita laksanakan hari ini, kami berharap Posbankumdes dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Jaya, Safwandi menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pembentukan Posbankumdes merupakan bagian dari bentuk dukungan atas program prioritas bidang hukum serta upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan hukum bagi warga.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum. Kami ingin memastikan setiap warga desa memiliki akses terhadap bantuan hukum yang adil dan setara,” kata Bupati Aceh Jaya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemenkum Aceh guna memastikan Posbankumdes di setiap desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan capaian tersebut, Aceh Jaya menjadi salah satu kabupaten di Aceh yang berhasil menuntaskan pembentukan Posbankumdes di seluruh desa sebagai wujud komitmen menghadirkan keadilan hingga tingkat akar rumput.

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menggelar buka puasa bersama di bulan suci Ramadan, Senin (2/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta, mulai dari seluruh pegawai aktif, pensiunan, hingga perwakilan pimpinan dari instansi-instansi pecahan Kemenkumham.

Sebelum berbuka puasa, acara diisi dengan ceramah singkat dan zikir bersama yang dipimpin oleh Ustadz Zul Arafah. Kegiatan spiritual tersebut menambah khidmat suasana dan mengingatkan para peserta akan nilai-nilai keislaman di bulan Ramadan.

Dalam acara yang berlangsung di aula Bangsal Garuda, Meurah Budiman, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan pesan penting kepada seluruh jajaran. Ia menekankan pentingnya soliditas dan kerja sama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi. Semoga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi kita dalam memberikan pelayanan terbaik," ucapnya dalam sambutan.

Kehadiran para pensiunan menambah khidmat acara, mengingatkan akan kontribusi mereka selama mengabdi. Tak ketinggalan, perwakilan pimpinan dari instansi pecahan Kemenkumham juga turut menghadiri buka puasa bersama tersebut.

Suasana keakraban terlihat jelas selama acara berlangsung. Usai berbuka, kegiatan ini dilanjutkan dengan shalat magrib, isya, tarawih, dan witir berjamaah.