Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU)

1. Pemohon wajib mengisi format permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal
2. Pemohon menyampaikan seluruh dokumen persyaratan fisik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh
3. Kantor Wilayah melakukan verifikasi dokumen
4. Hasil dari verifikasi dokumen dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
5. Penyampaian dan Pengumuman Keputusan:

• Kepala Kantor Wilayah menyampaikan salinan keputusan kepada:
  • Pemerintah Aceh
  • Pengadilan Negeri
  • Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
  • Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh)
  • Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  • Percetakan Negara
• Keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).
• Biaya pengumuman BNRI dibebankan kepada Pemohon.
• Setelah diumumkan, Pemohon wajib menyerahkan fotokopi BNRI kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan diumumkan.

1. Surat permohonan ditandatangani oleh Pemohon sesuai AD/ART partai
2. Salinan sah akta notaris pendirian partai
3. Surat keputusan kepengurusan tingkat pusat, kabupaten/kota, dan kecamatan
4. Surat keterangan terdaftar dari SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) bidang partai politik
5. Surat keterangan terdaftar dari SKPK (kabupaten/kota) bidang partai politik
6. Surat keterangan domisili partai (Aceh, kabupaten/kota, dan kecamatan) dari keuchik atau pejabat setempat
7. Asli nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik Lokal
8. Surat pernyataan sebagai pengurus partai, disertai fotokopi KTP
9. Fotokopi rekening atas nama Partai Politik Lokal

Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

1. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
2. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
3. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
4. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
5. nama atau gambar seseorang; atauyang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain.

1. Dokumen fisik harus disampaikan ke Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan pendaftaran elektronik.
2. Penelitian dan/atau verifikasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
3. Pengumuman di BNRI dan penyerahan salinan paling lama 14 (empat belas) hari.

- Menyiapkan nama PT
- Tempat dan Kedudukan PT
- Maksud dan Tujuan PT
- Struktur Permodalan
- Kemudian Pengurus PT melakukan pendirian PT melalui notaris

- Biaya Voucher PNBP: RP. 300.000 dengan modal dibawah Rp. 25.000.000
- Biaya Voucher PNBP: RP. 600.000 dengan modal 25.000.000 s/d 1.000.000.000
- Biaya Voucher PNBP: RP. 1.100.000 dengan di atas 1.000.000.000
- Untuk Biaya lainnya dapat dilihat PP NO 45 Tahun 2024

Orang pribadi atau badan hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum, wajib pajak dan Warga Negara Indonesia (WNI)

Pasal 5 PP NO 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT

1. Menggunakan Huruf Latin: Nama PT harus ditulis dengan huruf Latin (A-Z).
2. Belum Digunakan PT Lain: Nama PT yang diajukan tidak boleh sama atau tidak sama pada pokoknya dengan nama PT lain yang sudah sah dipakai.
3. Tidak Bertentangan dengan Ketertiban Umum: Nama PT tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
4. Tidak Mirip dengan Lembaga Negara: Nama PT tidak boleh sama tau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin
5. Tidak Hanya Angka atau Huruf yang Tidak Membentuk Kata: Nama PT tidak boleh hanya terdiri dari angka atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata yang bermakna.
6. Tidak Bermakna sebagai Badan Hukum: Nama PT tidak boleh memiliki arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
7. Tidak Hanya Menggunakan Maksud dan Tujuan Usaha: Nama PT tidak boleh hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama Perseroan.
8. Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Usaha: Nama PT harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, terutama jika maksud dan tujuan usaha digunakan sebagai bagian dari nama PT

- Untuk PT yang belum melaporkan pemilik manfaat (BO) setelah memiliki SK Kemenkum, segera lakukan pelaporan melalui layanan AHU Online. Jika tidak akan dikenakan sanksi administratif.

Langkah-langkah lapor Penerima Manfaat (BO):

1. Mempersiapkan data pemilik manfaat (BO)
Korporasi wajib menetapkan dan mencatat data pemilik manfaat yang sebenarnya sesuai kriteria, seperti:
- Orang perseorangan yang berhak menerima manfaat atau memiliki kendali atas korporasi.
- Pemilik kekuasaan atau wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan direksi, dewan komisaris, atau pengurus.
- Pemilik saham sebenarnya (misalnya, lebih dari 25% kekayaan atau saham).
2. Mengakses sistem AHU pemilik manfaat
- Kunjungi situs web resmi Direktorat Jenderal AHU di ahu.go.id.
- Pilih menu "AHU pemilik manfaat korporasi".
- Lakukan login ke dalam sistem. Jika belum memiliki akun, daftarkan diri terlebih dahulu.
3. Mengisi dan melaporkan data BO
- Isi formulir pelaporan dengan data pemilik manfaat sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
- Sistem verifikasi kolaboratif akan memeriksa kebenaran data yang dimasukkan.
- Lampirkan surat pernyataan kebenaran informasi yang disampaikan, ditandatangani oleh pihak yang berwenang dalam korporasi.
4. Melakukan pembaruan (pengkinian) data Korporasi diwajibkan untuk memperbarui data pemilik manfaat
secara berkala, yaitu setiap satu tahun sekali.

- Jika terjadi perubahan kepemilikan, struktur pengendalian, atau data lain yang relevan, korporasi juga wajib segera melaporkan perubahan tersebut ke dalam sistem AHU.

1. Registrasi Akun

• Apabila anda belum punya akun silahkan klik “Daftar” dan mengisi formulir registrasi

2. Kemudian cek Email yang telah anda daftarkan sebelumnya. Anda akan

mendapatkan Email Aktivasi akun yang berisi NIK anda dan Password Sementara yang dapat digunakan untuk Login dan klik Tombol “aktivasi akun” untuk dapat mengakses akun.

1. Warga Negara Indonesia
2. KTP dan NPWP
3. Modal Dasar Pendirian
4. Pernyataan Pendirian

1. Login akun melalui laman www.ahu.go.id
2. Pilih pada menu “Pendirian”
3. Mengisi Data Peseroan dan Pemilik Usaha

        - Nama dan Data Perseroan ditulis tanpa awalan PT

4. Mengisi Data Pemilik Manfaat
5. Pratinjau Pendaftaran dan Konfirmasi Pendirian

       - Memeriksa kembali informasi yang sudah diinput

    6. Cetak Pernyataan Pendirian dan Sertifikat

       - Dalam sertifikat terlampir nomor pendaftaran AHU

Format pernyataan pendirian, perubahan dan pembubaran dapat dilihat dilampiran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Kewajiban yang harus dipenuhi setelah memiliki Perseroan Perorangan adalah wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan perorangan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik melalui SABH paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode. Format isian penyampaian laporan keuangan memuat:

• Laporan posisi keuangan
• Laporan laba rugi; dan
• Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

• Apabila terjadi kesalahan saat melakukan pendaftaran akun Perseroan Perorangan atau email aktivasi tidak diterima, pengguna dapat terlebih dahulu memeriksa folder spam atau junk mail pada email yang digunakan.
• Jika email aktivasi tetap tidak ditemukan, pengguna dapat mengulangi proses pendaftaran setalah 1x24 jam dari waktu pendaftaran awal dengan memastikan data yang diisi sudah benar dan alamat email aktif.
• Apabila kendala masih terjadi, silakan menghubungi helpdesk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh atau melalui Pintoe Aceh pada laman website aceh.kemenkum.go.id

- Surat Permohonan Pelantikan
- SK Pengangkatan Notaris
- Ijazah Sarjana Hukum (S1)
- Ijazah Magister Kenotariatan (S2)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- NPWP
- Bukti Pembayaran PNBP
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
- Pas Foto 4x6 (Latar Merah)

- Mengajukan permohonan Sertifikat Cuti pada akun Notaris
- Membayar PNBP RP. 250.000 (Jangka waktu paling lambat 7 hari sejak permohonan online)
- Verifikasi berkas
- Serfitikat elektronik dapat di cetak oleh Notaris melalui akun Notaris

- Syarat menjadi Notaris Pengganti
a. WNI
b. Berijazah Sarjana Hukum
c. Telah bekejra sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 bulan berturut-turut

- Dokumen yang dilamprikan:
a. Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum
b. Fotokopi KTP
c. SKCK
d. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
e. Pas Foto 3x4 (4 lembar)
f. Daftar Riwayat Hidup
g. Surat Keterangan Bekerja

a. Perubahan Nama
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan Notaris
- Fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang dilegalisasi kecuali nama tambahannya tertera dalam akta kelahirannya
- Fotokopi berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris yang dilegalisasi

b. Penambahan Gelar
- Fotokopi Ijazah gelar akademik
- Fotokopi Keputusan pengangkatan/perpindahan Notaris
- Fotokopi berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris yang dilegalisasi

c. Penambahan Gelar Non-Akademik
- Fotokopi Keputusan pengangkatan/perpindahan Notaris
- Bukti penambahan gelar Non-Akademik lainnya yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat/pejabat yang berwenang

Sayarat Pindah:
- Sudah melaksanakan tugas jabatan pada Kabupaten/Kota tertentu selama 3 tahun berturut-turut, tidak termasuk cuti yang telah dijalankan Notaris yang bersangkutan

Dokumen Pendukung:
- Fotokopi SK Pengankatan
- Fotokopi BAS Jabatan
- Asli Surat Keterangan dari MPD, MPW atau MPP tentang konduite Notaris
- Asli Surat Keterangan dari MPD, MPW atau MPP tentang Cuti Notaris
- Fotokopi sertifikat cuti
- Asli surat rekomendasi dan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris
- Asli Surat Keterangan dari MPD yang menyatakan Notaris telah menyelesaikan seluruh kewajibannya
- Asli surat penunjukan Noatris lain dari MPD

- Untuk pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara Online
- Pemohon (penerima fidusia, kuasa atau wakilnya) harus memiliki nama pengguna (user ID) dan kata sandi (password) pada aplikasi fidusia online
- Mengisi Form Pendaftaran
- Kemudian Lanjut pada Daftar Transaksi

- Pendaftaran Jaminan Fidusia
- Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia
- Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia
- Pencarian/unduh data jaminan fidusia
- Penghapusan Jaminan Fidusia

- Penghapusan karena pelunasan
- Penghapusan karena pelepasan hak
- Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Perubahan:

- Mengisi formulir permohonan perubahan secara elektronik, yang memuat:
a. nomor dan tanggal sertifikat terakhir
b. nama dan tempat kedudukan Notaris
c. data perubahan
d. keterangan perubahan

Perbaikan:

- Mengajukan permohonan perbaikan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia dengan melampirkan dokumen pendukung yang meliputi:
a. Surat permohonan perbaikan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia
b. Salinan sertifikat perubahan Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki
c. Salinan akta Jaminan Fidusia atau dokumen lainnya yang memuat keterangan perubahan Jaminan Fidusia

- Pemohon melakukan pendaftaran akun AHU Legalisasi-Apostille
- Mengisi halaman Registrasi Akun
- Cek email yang telah anda daftarkan sebelumnya. Anda akan mendapatkan Email Aktivasi akun yang berisi NIK anda dan Password Sementara yang dapat digunakan untuk Login dan klik atau gunakan link URL untuk melakukan aktivasi akun.
- Klik di notifikasi untuk kembali ke halaman login dan silahkan Login menggunakan NIK/Email yang didaftarkan dan Password yang anda dapatkan di email Aktivasi Akun.
- Untuk mengajukan permohonan silahkan login kembali untuk mengisi form
- Untuk membuat permohonan Apostille, klik menu “Buat Permohonan” pada halaman dashboard
- Pilih dokumen yang dilegalisasi dan Negara tujuan legalisasi yang memiliki layanan Apostille
- Setelah mengisi semua form klik “ +Tambah Permohonan ’’ untuk dimasukkan ke dalam list. Anda juga bisa menambahkan lebih dari satu jenis permohonan pembuatan dokumen.
- Klik Simpan dan Lanjutkan untuk melanjutkan tahap berikutnya
- Selanjutnya anda akan diarahkan ke halaman preview. Pastikan kembali data anda sebelum melakukan submit.

Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali dengan mengisi kolom permohonan dengan benar sesuai dengan petunjuk pada alasan penolakan.

Proses verifikasi untuk permohonan apostille dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.

Sertifikat apostille dapat dicetak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

- Pada saat proses Verifikasi jika data pejabat dalam sertifikat anda tidak ada dalam database aplikasi Apostille Status Permohonan anda akan tertulis “Menunggu Spesimen terbaru”
- Untuk melanjutkan proses verifikasinya anda akan diminta untuk meng- upload “Surat Pengantar Spesimen TTD” yang formatnya bisa anda download
- Kemudian untuk meng-upload surat pengantar spesimen klik “Update”
- Kemudian anda akan diarahkan ke halaman Buat permohonan kemudian scroll ke bagian bawah dan isi form yang dibutuhkan kemudian Upload surat pengantar spesimen
- Setelah menunggu proses verifikasi, jika permohonan anda diterima oleh Verifikator, Status Permohonan anda akan tertulis “Selesai”
- Kemudian anda akan diminta untuk mendownload voucher dengan cara klik “ Download Voucher”
- Selanjutnya anda akan diminta untuk membayarnya dengan membawa voucher tersebut ke bank sesuai dengan tagihan
- Setelah membayar tagihan tersebut anda bisa melihat status transaksi anda dengan cara klik “Detail Transaksi”
- Jika pembayaran sudah berhasil, silahkan datang ke Kantor Wilayah Kemenkum Aceh untuk mencetak Sertifikat Apostille.