
Bireuen – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh melakukan rapat pengharmonisasian Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Krueng Peusangan.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bireuen pada Kamis (7/5/2026) tersebut fokus pada upaya sinkronisasi regulasi daerah terhadap aturan nasional terbaru, terutama terkait legalitas pengalihan aset daerah senilai Rp99,6 miliar.
Penyusunan qanun ini merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 untuk memberikan kepastian hukum atas investasi pemerintah daerah. Langkah ini krusial untuk melegalkan pengalihan Barang Milik Daerah (BMD) dengan nilai total Rp99.687.616.435,00 menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
"Tujuannya adalah memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan layanan dasar air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Bireuen," ujar Sekda Kabupaten Bireuen, Ismunandar.
Meski demikian, Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kemenkum Aceh memberikan sejumlah catatan perbaikan yang harus dipenuhi sebelum rancangan tersebut disahkan. Ketua tim perancang, Nurdani, menyoroti konsiderans "Mengingat" dalam draf yang masih menggunakan referensi hukum lama.
Ia menerangkan bahwa referensi hukum wajib dimutakhirkan merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2024 yang telah mengubah ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Selain itu, tim menemukan fakta bahwa draf tersebut belum menyertakan lampiran rincian aset, padahal lampiran valuasi merupakan komponen wajib dalam Qanun penyertaan modal.
Selain persoalan administratif, tim harmonisasi mendesak adanya penyesuaian pada fungsi Dewan Pengawas agar selaras dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 guna menghindari tumpang tindih kewenangan dengan aparat pengawas internal. Aspek substansi lain yang disoroti mencakup pendelegasian norma rencana penggunaan modal dan penajaman indikator kinerja, seperti kualitas air dan cakupan sambungan rumah. Tim juga menyarankan reposisi sejumlah pasal teknis agar draf sesuai dengan standar sistematika penulisan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.
Secara terpisah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, M. Ardiningrat Hidayat, menyatakan bahwa ketelitian dalam harmonisasi ini bertujuan agar produk hukum daerah yang dihasilkan tidak cacat secara yuridis. Menurutnya, payung hukum yang kuat sangat dibutuhkan mengingat besarnya nilai aset yang dikelola agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
"Proses harmonisasi ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa setiap pasal dalam Rancangan Qanun ini memiliki landasan hukum yang kuat dan bebas dari multitafsir. Kami ingin memastikan pengalihan aset negara senilai Rp99 miliar ini benar-benar memiliki payung hukum yang selaras dengan undang-undang terbaru, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bireuen tanpa kendala regulasi di masa depan," ujar M. Ardiningrat Hidayat menutup pernyataannya.




