Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kemenkum Aceh Harmonisasi Dua Raperwal Subulussalam

KemenkumAceh1

Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menggelar rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Subulussalam, Selasa (11/8/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi daerah tidak menabrak aturan yang lebih tinggi, sekaligus mengejar pemenuhan indikator Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Kota Subulussalam.

Dua aturan daerah yang dibedah dalam rapat hibrid tersebut yakni Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Subulussalam No. 33/2025 mengenai Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Anggaran 2026, serta Raperwal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkum Aceh, M. Ardiningrat Hidayat menegaskan, harmonisasi bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan tahapan wajib sesuai amanat undang-undang dalam pembentukan produk hukum daerah.

"Pengharmonisasian ini merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan untuk memastikan keselarasan substansi dan teknik penyusunan rancangan peraturan," ujarnya.

Ia menambahkan, proses ini menjadi bagian penting dari penyiapan data dukung penilaian IRH pemda setempat. Pertemuan tersebut melibatkan Tim Kerja Harmonisasi II Kanwil Kemenkum Aceh secara luring, serta jajaran Bagian Hukum Setda Kota Subulussalam, Bappeda, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam yang bergabung secara daring.

Dari hasil telaah Tim Kerja Harmonisasi II, ditemukan sejumlah catatan substansial dan teknis pada kedua rancangan aturan tersebut.

Pada Raperwal ASB 2026, tim penelaah menyoroti aspek teknik penyusunan, penyesuaian dasar hukum pada konsideran mengingat, hingga perbaikan redaksional lampiran. Poin krusial yang turut dikoreksi adalah mekanisme perubahan perencanaan barang dan jasa yang semula diwacanakan cukup diubah melalui Keputusan Wali Kota, ditegaskan harus tetap dipayungi oleh instrumen Peraturan Wali Kota (Perwal).

Sementara pada Raperwal RKPD 2027, tim memberikan rekomendasi penyempurnaan pada konsideran menimbang, kerapian penggunaan akronim dalam ketentuan umum, penyesuaian dasar hukum yang relevan, serta restrukturisasi rumusan Pasal 4 agar sesuai dengan pengelompokan materi.

Proses harmonisasi ini diharapkan dapat melahirkan produk hukum daerah yang memiliki kepastian hukum, tertib secara tata naskah, serta tidak memicu celah administratif dalam tata kelola keuangan Pemkot Subulussalam ke depan.

KemenkumAceh2

KemenkumAceh3

KemenkumAceh4

 

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH ACEH
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke, Banda Aceh 23114
PikPng.com phone icon png 604605   (0651) 7553197
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilaceh@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilaceh@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM

KANTOR WILAYAH ACEH



          rss 48ck

  Jl. T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke, Banda Aceh 23114
  (0651) 7553197
  kanwilaceh@kemenkum.go.id
  kanwilaceh@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
KEMENKUM RI