
Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan.
Harmonisasi ini difokuskan untuk memperkuat landasan operasional pengelolaan dana abadi agar tepat sasaran dan akuntabel.
Rapat pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Kepala BPSDM Aceh, Banda Aceh, Rabu (2/9/2026). Forum dihadiri jajaran Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kemenkum Aceh, BPSDM Aceh, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
Kepala BPSDM Aceh, Martunis, menegaskan pentingnya kepastian payung hukum operasional guna memproteksi alokasi dana tersebut dari penyalahgunaan anggaran.
"Kami ingin memastikan draf final pergub ini memiliki landasan operasional yang kokoh. Ketentuan mengenai dana abadi harus dipastikan terkunci, tidak boleh digunakan untuk alokasi belanja selain dari apa yang telah diamanatkan secara tegas dalam qanun," kata Martunis.
Ketua Tim Kerja Harmonisasi I Kanwil Kemenkum Aceh, Nurdani, menyoroti aspek keselarasan norma teknis penganggaran agar tidak berbenturan dengan ketentuan di tingkat qanun maupun regulasi nasional.
"Perlu sinkronisasi menyeluruh terhadap pos belanja dan penganggaran agar selaras serta konsisten antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2025 dengan rancangan pergub ini," ujar Nurdani.
Dalam rapat tersebut, Tim Kemenkum Aceh merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk disempurnakan oleh pihak pemrakarsa.
Penegasan pembagian peran pengawasan secara jelas antara Inspektorat dan Komite Investasi hingga perincian tugas, fungsi, serta batasan wewenang Komite menjadi sejumlah catatan dalam pembahasan ini.
Penyempurnaan draf Ranpergub ini selanjutnya akan segera difinalisasi bersama instansi pemrakarsa sebelum diproses menuju tahap penetapan.




